EDUNEWS.ID – TVRI tidak menayangkan film G30S PKI seperti stasiun televisi swasta lainnya.
Pakar telematika Roy Suryo menemukan jejak digital postingan Dirut TVRI di masa lalu soal Gerwani dan PKI. Ada juga postingan tentang tante pemersatu bangsa, Tante Ernie. Tapi perlu dicatat ya postingan Imam yang diunggah Roy Suryo itu adalah postingan dulu saat belum menjabat Dirut TVRI.
Jejak digital Imam pernah memosting soal hoaks dipakai untuk menarasikan kebengisan Gerwani, sayap perempuan PKI. Jejak digital lawas Imam juga dipamerkan Roy Suryo pernah mengulas soal dulu PKI ucapakan selamat Natal.
Selain itu jejak digital lainnya, Dirut TVRI ini di masa lalu komentar pula soal Tante Ernie, perempuan seksi yang dijuluki pemersatu bangsa lho.
Imam setelah menjabat sebagai DIrut TVRI memutuskan menonaktifkan akun Twitternya.
“LPP (Lembaga Penyiaran Publik) TVRI adalah TV Nasional yg dibeayai APBN alias dari Uang Rakyat, sehingga tayangan2nya seharusnya mencerminkan Aspirasi Masyarakat. Tetapi bgmn bisa, kalau Jejak digital Akun Dirutnya dulu isinya spt ini & Sekarang malah “tutup mata & telinga?” tulis Roy dalam cuitannya dikutip Jumat 1 Oktober 2021
Alasan TVRI tak tayangkan G30S
Menurut Dirut LPP TVRI Iman Brotoseno, TVRI harus menjadi alat perekat sosial dan pemersatu bangsa, sehingga tidak memutar tayangan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan dan perpecahan di antara masyarakat.
“Tapi kami juga memberikan pencerahan dan informasi sehat sesuai fungsi kepublikan kami, sehingga pembelajaran masa silam akan selalu kami tampilkan dengan cara interaktif dan kekinian melalui program-program di TVRI,” kata Iman.
Program-program pembelajaran sejarah yang tayang di TVRI dimaksud, menurut Iman, antara lain Forum Fristian pada 29 September 2021 dengan topik: Rekonsiliasi ’65, Berdamai Dengan Sejarah. Program Mengingat Jejak Sejarah yang tayang pada 30 September 2021 serta penayangan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada Jumat, 1 Oktober 2021.
Sementara itu, beberapa hal yang mendasari TVRI tidak menayangkan film “G 30S PKI” antara lain bahwa sejak tahun 1998 pada masa pemerintah Presiden Habibie, film tersebut sudah tidak ditayangkan di TVRI.
Hal itu juga diperkuat dengan pernyataan Menteri Penerangan RI saat itu Letnan Jenderal TNI (Purn) M Yunus Yosfiah bahwa pemutaran film yang bernuansa pengkultusan tokoh seperti film “Pengkhianatan G 30 S PKI”, “Janur Kuning”, dan “Serangan Fajar” tidak sesuai lagi dengan dinamika reformasi.
Oleh karena itu, pada 30 September 1998, TVRI dan TV swasta tidak menayangkan pemutaran film G 30 S PKI seperti yang diungkapkan Yunus Yosfiah dalam harian Kompas, 24 September 1998.
Menteri Pendidikan ketika itu, Juwono Sudarsono, juga membentuk tim khusus untuk mengevaluasi semua buku sejarah dalam versi G 30 S PKI.
PP Nomor: 13 Tahun 2005 tentang LPP TVRI, pada Bagian Ketiga, Pasal 4 mengenai Tugas menyebutkan: TVRI mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
