JAKARTA, EDUNEWS.ID – Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Zulfikri mengaku akan mengandalkan utang sebesar Rp4,04 triliun untuk membiayai 17 kegiatan lanjutan dan satu kegiatan baru pembangunan jalur kereta api dengan skema multiyears contract pada 2021.
Utang tersebut berasal dari penerbitan sukuk alias Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
“Belanja modal SBSN sebesar Rp4,4 triliun terdiri dari kegiatan yang telah mendapat persetujuan pinjaman,” katanya dalam rapat dengan komisi V DPR, Kamis (9/9/2020).
Zulfikri menjelaskan kegiatan lanjutan multiyears contract yang dibiayai dari utang itu terdiri dari 6 pembangunan jalur kereta api, 1 pembangunan elektrifikasi, enam peningkatan jalur kereta api dan 4 peningkatan fasilitas operasional.
“Sementara kegiatan baru multiyears contract-nya ada satu pada 2021 sampai 2023,” tuturnya.
Menurut Zulfikri, harapan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur kereta api di seluruh wilayah Indonesia sangat besar. Pasalnya, kereta api merupakan moda transportasi yang memiliki keunggulan tersendiri untuk melayani angkutan barang dan penumpang secara massal.
Namun, Kemenhub perlu menimbang dengan cermat proyek pembangunan mana saja yang diprioritaskan mengingat terbatasnya anggaran.
“Perlu kita kaji kembali untuk pembangunan kereta api ini memang, apakah sesuai dengan demand yang ada,” ucapnya.
Belum lagi, berdasarkan pengalaman lima tahun sebelumnya, banyak proyek yang tak sesuai dengan skala keekonomian dan tidak menarik bagi investor.
Padahal, pemerintah mematok target cukup ambisius, yakni pembangunan 3 ribu kilometer jalur kereta api di mana 70 persennya berasal dari kerja sama dengan badan usaha (KPBU).
“Kenyataannya, memang kereta api ini sifatnya massal dan investasinya cukup berbiaya tinggi, karena itu investor yang sudah berminat di antaranya seperti Tanjung Alam ke Tanjung Api-api itu sudah melakukan studi tapi tidak bisa melakukan investasi,” ujarnya.
cnn
