PADANG, EDUNEWS.ID – Staf protokoler Wali Kota Medan berinisial AND masih diburu KPK. AND sebelumnya kabur dan hampir menabrak salah satu anggota tim KPK saat operasi tangkap tangan (OTT).
“Nanti pihak-pihak yang dibutuhkan termasuk pihak yang mencoba menabrak tim KPK kami cari,” ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di Padang, Sumatera Barat, Kamis (17/10/2019).
Febri menyebut KPK akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk pencarian tersebut. Dia juga berharap masyarakat setempat aktif memberikan informasi ke KPK.
“Jika dibutuhkan koordinasi dan kerja sama dengan pihak lain akan kami lakukan. Di daerah kami juga koordinasi dengan Polri dan banyak bantuan yang bisa diberikan. Masyarakat juga bisa memberikan informasi kepada KPK,” ujar Febri.
Dalam kasus ini KPK menetapkan 3 orang tersangka termasuk Wali Kota Medan Dzulmi Eldin. Eldin diduga menerima Rp 330 juta untuk menutupi pengeluaran yang tak bisa ditutupi APBD saat dirinya melakukan kunjungan kerja ke Jepang.
Perjalanan dinas ke Jepang itu dilakukan dalam rangka kerja sama sister city antara Medan dan Ichikawa. Saat itu, Eldin disebut KPK mengajak istri, dua anak, dan orang lainnya yang tidak berkepentingan. Akibat ikut sertanya pihak yang tidak berkepentingan itu, terdapat pengeluaran perjalanan dinas Wali Kota yang tak dapat dipertanggungjawabkan dan tak bisa dibayar dengan APBD. Pihak travel yang menangani perjalanan itu kemudian menagih bayaran kepada Eldin sehingga Eldin mencari dana untuk menutupinya.
Eldin lantas memerintahkan Syamsul Fitri Siregar yang merupakan Kepala Sub Bagian Protokoler Kota Medan mencarikan uang ke kepala-kepala dinas. Pada akhirnya, Isa Ansyari sebagai Kepala Dinas PUPR Kota Medan memberikan uang suap itu. KPK pun menetapkan Eldin, Syamsul, dan Isa sebagai tersangka.
dtk
