JAKARTA, EDUNEWS.ID – Pemerintah Indonesia tengah mematangkan skema fleksibilitas Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai swasta, hingga pemerintah daerah. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya menekan konsumsi energi nasional di tengah melonjaknya harga minyak dunia akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.
Efisiensi Energi di Tengah Ketegangan Geopolitik
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa rencana kebijakan WFH ini telah dibahas secara mendalam dalam rapat terbatas bersama Presiden di Istana Negara, Kamis (19/3/2026).
Pemerintah memproyeksikan penerapan WFH sebanyak satu hari dalam lima hari kerja. Meski detail teknisnya masih disusun, kebijakan ini diharapkan menjadi solusi cerdas untuk mengurangi mobilitas masyarakat yang berdampak langsung pada penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM).
“Dengan tingginya harga minyak, perlu efisiensi waktu kerja. Ini diharapkan tidak hanya untuk ASN, tetapi juga swasta dan Pemda,” ujar Airlangga kepada awak media.
Hemat Anggaran Hingga Seperlima
Presiden menilai potensi penghematan dari kebijakan WFH ini cukup signifikan. Dengan mengurangi satu hari perjalanan ke kantor, penggunaan energi dan biaya mobilitas masyarakat dapat terpangkas secara drastis.
“Penghematannya cukup signifikan, bisa mencapai 1/5 dari apa yang biasa kita keluarkan untuk operasional mobilitas sehari-hari,” tambah Airlangga.
Namun, Airlangga menegaskan bahwa kebijakan ini bukan merupakan respons langsung terhadap kenaikan harga BBM domestik, melainkan langkah antisipatif untuk menjaga ketahanan energi nasional. Durasi penerapan kebijakan ini nantinya akan sangat bergantung pada situasi harga minyak dunia dan perkembangan perang di Timur Tengah.
Strategi Menjaga Ketahanan Fiskal
Selain fokus pada fleksibilitas kerja, rapat di Istana Negara tersebut juga merumuskan berbagai langkah komprehensif untuk memastikan kesehatan APBN tetap terjaga. Airlangga menekankan bahwa pemerintah berkomitmen penuh untuk mengawal efisiensi di setiap Kementerian dan Lembaga agar defisit anggaran tidak melampaui batas aman di bawah 3 persen.
Langkah ini dilakukan beriringan dengan upaya memperkuat sektor energi domestik, di mana pemerintah berencana meningkatkan produksi batubara serta mempercepat konversi pembangkit listrik tenaga diesel menjadi solar. Transformasi ini dipandang krusial untuk mengurangi ketergantungan pada impor minyak yang harganya kian fluktuatif di pasar global.
Menunggu Regulasi Teknis
Saat ini, pemerintah masih merampungkan konsep teknis agar penerapan WFH tidak mengganggu produktivitas layanan publik maupun operasional bisnis swasta. Pengumuman resmi terkait tanggal dimulainya kebijakan ini akan disampaikan setelah seluruh konsep matang, yang diprediksi akan mulai efektif setelah masa libur Lebaran 2026.
“Nanti kita lihat situasi harga minyak dan situasi perang. Kita ikuti perkembangannya secara dinamis,” pungkas Airlangga. (**)
