JAKARTA, EDUNEWS.ID — Perhimpunan Pemuda Madani menyampaikan keprihatinan mendalam atas memanasnya situasi nasional akibat meluasnya aksi demonstrasi di berbagai daerah.
Ketua Pemuda Madani, Furqan Jurdi, mendesak Presiden untuk segera mengambil langkah politik dan strategis guna meredam ketegangan yang ada.
Menurut Furqan, gejolak sosial yang terjadi saat ini berkembang cepat dan sulit dikendalikan. Aksi pembakaran gedung DPRD di sejumlah provinsi dinilai sebagai reaksi spontan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dan sikap arogansi para pejabat.
“Pernyataan dan perilaku sejumlah pejabat hanya memperlebar jarak dengan rakyat. Kebijakan yang memberi kemewahan bagi pejabat, ditambah praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, menciptakan kecemburuan dan ketersinggungan sosial,” ujar Furqan, dalam keterangannya, Ahad (31/8/2025).
Tuntutan terhadap Pemerintah dan Aparat
Pemuda Madani juga menyoroti tindakan represif aparat kepolisian dalam menangani massa, yang berujung pada tewasnya seorang mahasiswa bernama Affan Kurniawan. Organisasi ini mengkritik brutalitas aparat yang dinilai sebagai kegagalan dalam membaca situasi lapangan dan bahkan terkesan memicu kerusuhan.
Selain itu, Pemuda Madani mengecam kegagalan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam mendeteksi potensi ancaman keamanan nasional. Isu infiltrasi asing yang sempat dilontarkan dinilai tidak memiliki dasar yang kuat.
Dalam pernyataan sikapnya, Pemuda Madani mendesak Presiden untuk:
- Membatalkan kebijakan kenaikan gaji dan tunjangan pejabat.
- Mengevaluasi dan memberhentikan menteri yang tidak berprestasi atau memberikan laporan palsu.
- Mengakhiri dualisme loyalitas di kabinet dengan mencopot menteri yang berpihak pada rezim lama dan oligarki.
- Melakukan reformasi menyeluruh di institusi kepolisian, sekaligus meminta pertanggungjawaban Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
- Mengevaluasi kinerja Kepala BIN terkait kegagalan deteksi dini ancaman nasional.
- Melakukan revolusi hukum untuk menyelamatkan bangsa.
Pemuda Madani menekankan bahwa langkah cepat dari Presiden sangat diperlukan agar gejolak sosial tidak semakin meluas dan mengancam stabilitas nasional.
