EDUNEWS.ID – Partai Solidaritas Indonesiamenilai, julukan ”gubernur rasa presiden” tak layak disematkan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Sebab, Juru Bicara DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest mengklaim, kinerja Anies belum terbukti. Bahkan, ia menuding kinerja Anies sementara ini justru masih setingkat wali kota.
”Ada 23 janji yang dibuat Anies saat kampanye pilkada. Tapi banyak program belum maksimal,” ujar Rian Ernest, Rabu (16/10/2019).
Ia mencontohkan, Anies dulu mengampanyekan program rumah DP Rp 0 sebagai solusi agar warga Jakarta bisa memunyai tempat hunian laik.
Namun, Ernest mengklaim, program DP Rp 0 tersebut tak berhasil memenuhi kebutuhan warga. Sebab, hanya 1.790 warga yang sudah bisa memiliki rumah melalui program tersebut.
”Rumah DP Rp 0 ternyata terlampau mahal untuk langan warga kelas menengah ke bawah. Ada 1.790 warga yang bisa mendapatkan rumah dari program itu. Jumlah tersebut terlalu kecil. Ini bukan pencapaian tingkat gubernur, tapi wali kota,” kata Anies.
Selanjutnya, Rian mengungkap Anies berjanji membuka 40 ribu lapangan kerja setiap tahunnya. Namun, tidak ada data yang dilansir pemprov untuk menunjukkan jumlah pembukaan lapangan kerja tiap tahun selama kepemimpinan Anies.
“Kami berusaha mencoba melihat data di laman pktdev.jakarta.go.id, persisnya pada subkanal ‘berita’. Namun, kami tidak mendapatkan informasi yang pasti tentang hal tersebut,” katanya.
Selain itu, Anies juga dinilai tidak merata dalam melakukan pembangunan di ibu kota. Ia mencontohkan kebijakan membangun trotoar.
Sementara ini, pemprov hanya bisa membangun 134 kilometer trotoar. Padahal, total panjang trotoar yang ada sejak 2015 adalah 540 km.
“Bahkan beberapa jalanan belum difasilitasi trotoar yang layak, seperti Jalan Raya Munjul, Jakarta Timur. Karena Jakarta bukan hanya Jalan MH Thamrin dan Jalan Jenderal Sudirman,” tutur Rian.
Narasi Anies soal memihak pada pejalan kaki juga dianggap Rian hanya ungkapan semu. Pejalan kaki justru dibenturkan dengan PKL yang diizinkan berjualan di trotoar.
Ia berharap, Anies baru bisa berbangga hati kalau bisa mendapatkan pencapaian yang lebih tinggi. Terlebih lagi, jumlah Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sudah jauh lebih banyak dibandingkan zaman gubernur sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
“Seharusnya dengan jumlah staf pembantu sebanyak itu, dapat menunjang kinerja lebih baik dibandingkan dengan yang tampak sekarang,” ujar dia.
sra
