JAKARTA, EDUNEWS.ID-Ancaman mogok kerja disuarakan para buruh yang menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (7/2/2022).
Mereka mengancam akan mogok kerja jika pembahasan omnibus law UU Cipta Kerja tidak melibatkan partisipasi publik.
“Kami melakukan stop produksi bilamana mulai terlihat ada kejar tayang tidak melibatkan partisipasi publik terhadap pembahasan (omnibus law UU Cipta Kerja),” kata Presiden Partai Buruh yang juga Presiden FSPMI, Said Iqbal, seperti dikutip redaksi dari rmol.id
Pemerintah dan DPR tengah melakukan perbaikan UU Cipta Kerja usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Namun bagi Saiq Iqbal, pemerintah hanya melakukan upaya revisi terhadap UU Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan (UU PPP).
“Dengan direvisinya amandemen atau undang undang PPP tersebut adalah pintu masuk bahwa omnibus law akan dilegalkan. Berarti pemerintah dan DPR itu tidak ada hati dan pikiran terhadap rakyat,” tandasnya.
