JAKARTA, EDUNEWS.ID – Presiden Prabowo Subianto memberikan sinyal kuat akan adanya kebijakan penghematan besar-besaran di tingkat pejabat negara. Dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jumat (13/3/2026), Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh pasif dalam menghadapi situasi konflik di Asia Barat yang kian memanas.
Salah satu langkah drastis yang tengah dikaji adalah pemotongan gaji anggota kabinet hingga anggota parlemen (DPR).
Belajar Pakistan
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menampilkan paparan grafis mengenai langkah-langkah adaptif yang diambil pemerintah Pakistan dalam menghadapi situasi krisis serupa. Pakistan diketahui telah memangkas gaji menteri dan anggota DPR untuk dialokasikan bagi kelompok masyarakat yang paling rentan.
“Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR dan semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan atau lemah,” ungkap Prabowo di hadapan para menterinya.
Presiden menekankan bahwa langkah ini merupakan bentuk solidaritas sekaligus upaya menjaga defisit anggaran agar tidak membengkak di tengah ketidakpastian global.
Efisiensi Total
Langkah penghematan yang diwacanakan tidak hanya berhenti pada pemotongan gaji pejabat, namun juga menyasar operasional harian pemerintahan secara menyeluruh. Presiden Prabowo menguraikan bahwa skema efisiensi ini akan mencakup pembatasan ketat ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bagi seluruh kementerian serta kewajiban untuk memarkirkan setidaknya 60% kendaraan dinas pemerintah agar tidak digunakan setiap saat.
Selain itu, pemerintah berencana menghentikan semua belanja barang asing, termasuk pengadaan kendaraan baru dan mebel, serta melarang penggunaan dana negara untuk acara-acara pesta atau seremonial yang tidak mendesak demi memastikan stabilitas fiskal nasional tetap terjaga.
Langkah adaptif ini juga diprediksi akan menyentuh sektor publik lainnya. Presiden menyebutkan bahwa Pakistan bahkan mengalihkan seluruh kegiatan pendidikan tinggi ke sistem daring (online) dan menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) hingga 50%.
“Ini hanya contoh. Maksud saya, kita bisa mengkaji masalah ini. Saya percaya 2-3 tahun kita akan sangat kuat, tapi tetap kita harus hemat konsumsi,” pungkas Presiden Prabowo. (*)
