JAKARTA, EDUNEWS.ID-Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra menduga ada perpecahan di internal PDI Perjuangan (PDIP). Pasalnya, hingga kini PDIP dinilai belum satu suara soal hak angket kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
“Bukan tidak mungkin di internal PDIP sendiri alami perpecahan,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra dikutip dari Medcom.id, Rabu, 6 Maret 2024.
Menurut Dedi, PDIP tersandera sejumlah situasi politik. Salah satunya kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan calegnya, Harun Masiku, yang sudah buron Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2020.
“Kasus Harun Masiku bisa menjadi batu sandungan, sekaligus dijadikan materi sandera politik agar PDIP urungkan niat gulirkan hak angket,” ujar Dedi.
Absennya Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna DPR, Selasa, 5 Maret 2024, juga jadi penanda. Puan juga dipandang menjadi pembela ketika politikus PDIP lainnya mengkritik Jokowi.
“Puan Maharani bahkan sebelum pemilu sudah menunjukkan sikap berada di kubu Jokowi, ketika Adian, Masinton Pasaribu hingga Effendi Simbolon lakukan kritik pada pemerintah, Puan Maharani paling depan membela, perpecahan sudah ada di PDIP bahkan sebelum pemilu,” ujar Dedi.
