JAKARTA, EDUNEWS.ID-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo angkat bicara perihal operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang pejabat.
Berbicara melalui keterangan tertulisnya, Kamis (6/1/2022), Tjahjo menyebut bahwa OTT terhadap seorang pejabat merupakan hal yang wajar dan bisa terjadi setiap hari.
“Wajar dan memungkinkan ada OTT tiap hari. Ini yang bikin saya prihatin. Maka harus hati-hati pada diri saya dan teman-teman pejabat aparatur sipil negara,” kata Tjahjo, dikutip dari cnbcindonesia.
Tjahjo menegaskan bahwa kondisi tersebut bukanlah tanpa dasar. Tjahjo kemudian mengingatkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2021 yang telah dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.
Berdasarkan hasil survei tersebut, potensi penyalahgunaan fasilitas kantor terjadi di 99% instansi. Sementara itu, korupsi dalam pengadaan barang dan jasa berpotensi terjadi pada 100% instansi.
Bahkan, korupsi dalam promosi atau mutasi sumber daya alam suatu instansi berpotensi terjadi pada 99% instansi. Adapun suap dan gratifikasi berpotensi terjadi pada 98% instansi.
Sebagai informasi, KPK sebelumnya melakukan OTT di Kota Bekasi. Adapun pihak yang diamankan adalah Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi bersama sejumlah pengusaha.**
