BIMA, EDUNEWS.ID – Ketua Bidang Riset dan Analisis HMI MPO Cabang Bima, Burhan, turut mengkritisi wacana penundaan Pemilu 2024 yang akhir akhir ini marak diperbincangkan.
Menurutnya, analisis big data pengguna medsos soal dukungan menunda Pemilu yang disampaikan Ketua Umum PKB (Muhaimin Iskandar), tidak mewakili seluruh rakyat Indonesia.
“100 juta subjek akun di medsos, 60 persen di antaranya mendukung penundaan pemilu dan 40 persen menolak. Ini tidak mewakili, sebab rakyat berjumlah 273,5 juta per tahun 2020, yang aktif di media sosial ialah 170 juta,” ujarnya, Kamis (7/4/2022).
Tidak seperti survei, lanjut Burhan, big data yang digunakan tidak mengurai indikator secara spesifik. Hal ini dianggapnya rentan setting-an atau manipulasi.
“Dalam penelitian, yang mempengaruhi konten dan hasilnya bergantung pada waktu, tempat dan orang. Bagaimana kalau sampel di survei tersebut yang mengisi kontennya tidak di waktu tepat? bagaimana dengan tempat dan orang yang semisalnya sudah di-setting untuk menunda Pemilu? bagaimana jika lembaga surveinya dibayar lagi sama penguasa. Masih percaya?” tandasnya.
Publik Jangan Terhipnotis Isu
Selain big data yang belum terjamin, Burhan menganggap ada pihak yang menggiring opini untuk mempermainkan pikiran publik. Alhasil ini terus menerus berkembang dan menjadi trending issue.
“Publik tidak boleh terhipnotis isu murahan itu. Tujuan mereka jelas, mengukur psikologi publik. Kalau menguntungkan, mereka akan jalankan konspirasi hasratnya. Jika tidak, mereka akan terus berusaha menggalang kekuatan untuk memuluskan rencana busuknya,” pungkasnya.
(rls/bn)
