MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Center for Peace, Conflict, & Democracy (CPCD) Universitas Hasanuddin (Unhas) bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unhas gelar Kuliah Tamu. Senin (12/2/2024).
Kuliah yang membahas Peran Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) Dalam Pemerintahan Lokal di Indonesia ini dilaksanakan di Ruang Senat FISIP Unhas.
Hadir Sana Jaffrey, Dosen Departement of Political & Social Change, Australian National University sebagai narasumber.
Ia mengungkapkan pentingnya pengkajian RT/RW yang memiliki peran signifikan secara politik dalam masyarakat.
Sana menyebutkan beberapa pokok bahasan, yakni RT/RW sebagai kontrol politik di Asia dan sekitarnya, perubahan tata kelola RT/RW dalam transisi demokrasi di Indonesia, ekstremisme agama dan kebangkitan fungsi keamanan RT/RW, serta studi kasus penelitian tentang peran RT/RW di Kota Surabaya (Ibu Kota Provinsi Jawa Timur).
Sana yang juga nonresident scholar di The Carnegie Endowment for International Peace, mengemukakan bahwa RT/RW dalam pemerintahan bersifat serba guna.
“Hal ini membuat RT/RW menjadi bagian tak terpisahkan dari ketatanegaraan dan mustahil untuk dirobohkan,” jelasnya.
RT/RW, lantas disebutnya memiliki dinamika dan problematikanya tersendiri.
Pertama, munculnya ancaman baru dari teroris dan kelompok Islam radikal memicu upaya untuk menghidupkan kembali RT/RW sebagai tempat represi kolaboratif.
“Namun, dalam sistem demokrasi, negara hanya mempunyai sedikit pengaruh untuk mewajibkan kepatuhan,” kata Sana.
Di samping itu, lanjutnya, kendala sosial dan blindspot membuat RT/RW tidak bisa memantau dan melaporkan apabila terjadi aktivitas mencurigakan di lingkungannya.
Jaringan RT/RW penting untuk tanggap darurat namun tidak mungkin menjadi sumber informasi yang dapat diandalkan dan dapat ditindaklanjuti untuk counter-Terrorism/preventing violent extremism (penanggulangan terorisme/pencegahan ekstrimisme kekerasan).
“Pendekatan just in case atau berjaga-jaga dalam memelihara jaringan tanggap darurat adalah pendekatan yang masuk akal,” ujarnya.
Sana juga menyimpulkan adanya peningkatan kesenjangan antara pemahaman pemerintah dan RT/RW mengenai peran dan tanggung jawab,
“Hal ini mengantarkan pada kondisi pentingnya RT/RW memahami peran dan tanggung jawabnya,” tukas Sana yang memiliki pengalaman riset sekira 15 tahun di Indonesia.
Wakil Dekan III FISIP Unhas, Suparman Abdullah, yang juga hadir dalam Kuliah Tamu tersebut turut memberikan pendapatnya.
Di satu sisi, dirinya membenarkan posisi ketua RT yang cukup signifikan dalam masyarakat. Hal ini didapatkan dari pengalamannya sebagai ketua RT selama dua periode.
Di sisi lain, posisi ketua RT dianggapnya ‘terjepit’ oleh dua kepentingan.
“Kepentingan pemerintah dan kepentingan untuk menjadi penyambung lidah aspirasi masyarakat kepada pemerintah,” tandasnya.
Pada Kuliah Tamu ini, hadir civitas akademika Unhas yang didominasi oleh dosen dan mahasiswa FISIP Unhas.
Diketahui acara ini sebagai tindak lanjut kerjasama internasional antara CPCD Unhas dan Australian National University.
Dalam kerjasama ini pun akan dilaksanakan dua penelitian, yaitu tentang pemetaan konflik di Sulawesi Selatan dan penelitian tentang peran RT/RW dalam pemerintahan lokal di Kota Makassar.
