MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Sidang Pengujian Formil UU Cipta Kerja telah memasuki babak ke dua di MK (Mahkamah Konstitusi). Dilansir IG. storyrakyat, pada Minggu sore (9/7/2023), postingan yang menyinggung ‘partai dan capres karena menjaga citra untuk pemilu 2024’ menyampaikan ketakhadiran DPR yang ke dua kali di Sidang Pengujian Formil UU Ciptaker.
“Partai-partai di Senayan itu adalah pengecut. Ketidakhadiran DPR untuk ke dua kalinya pada Sidang Pengujian Formil UU Cipta Kerja hari ini (6/7/2023) melalui jalur hukum, memastikan mereka tak lebih dari pecundang”, tertera pada caption postingan.
UU yang menjadi permasalahan ini disahkan oleh DPR, akan tetapi sudah dua kali tidak mengindahkan permintaan oleh MK untuk memberi penjelasan mengenai alasan penetapannya.
“Dua kali MK meminta mereka menjelaskan alasan penetapan UU Cipta, dua kali pula mereka kabur. Padahal, dulu dengah gagah mereka sahkan UU Cipta Kerja, sekarang semua lari terbirit-birit saat dimintai tanggung jawab hukum di muka pengadilan”, lanjut caption postingan tersebut.
Yang mengagetkan menurutnya, Airlangga Hartarto selaku Menteri Perekonomian sekaligus Calon Presiden juga tidak hadir. Hal itu sangat disayangkan menurutnya.
“Bukan cuma partai-partai politik, para Capres atau Cawapres dari lingkaran pemerintah yang seharusnya hadir langsung memberikan keterangan di muka sidang, juga kabur semua. Menko perekonomian Airlangga Hartarto, misalnya”, tutup postingan tersebut.
Tak hanya itu, netizen juga memberikan berbagai cuitan komentar yang beragam. Mulai dari akun agung_maulana_98_, yang menyampaikan bahwa pemerintah tidak bertanggung jawab, sampai pada akun ademegananda, yang menganggap citra DPR dari awal sudah buruk.
“Bukti nyata kalau pemerintah tidak bertanggung jawab atas perbuatannya”, tulis akun agung_maulana_98_.
“Dateng (atau) ga dateng emang udah jelek citranya, ngapain kabur, ga guna juga memperbaiki citra kalian yang harus memperbaiki itu kinerja kalian”, cuit akun ademegananda di kolom komentar.
