BANDA ACEH, EDUNEWS.ID – Kinerja PT PLN di Aceh menuai kecaman keras menyusul krisis kelistrikan yang terus berlarut di tengah situasi darurat bencana banjir dan tanah longsor yang melanda 18 kabupaten/kota.
Direktur Pusat Kajian Analisa dan Advokasi Aceh (PUSAKA), Handika Rizmajar, mendesak Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Odkaria untuk segera mencopot Direktur Utama (Dirut) PT PLN, Darmawan Prasodjo.
Menurut Handika, PLN Aceh di bawah kepemimpinan Darmawan dianggap gagal total dalam memberikan pelayanan publik yang memadai, terutama saat Aceh berada dalam situasi darurat bencana.
“Sudah hampir setengah bulan Aceh hidup tanpa pasokan listrik stabil. Bahkan sebelum bencana banjir dan longsor, listrik juga padam hingga tiga hari. Anehnya, sampai sekarang PLN belum bisa memastikan kerusakan sebenarnya. Ini menunjukkan ketidakmampuan mengelola sistem kelistrikan,” kata Handika, Jumat, 12 Desember 2025.
Krisis Listrik Menggandakan Penderitaan Warga
Handika Rizmajar menilai, situasi darurat di daerah terdampak bencana semakin diperparah tanpa dukungan listrik yang memadai. Kondisi ini membuat kepercayaan masyarakat terhadap PLN kian menurun.
“Warga sudah tertimpa bencana, listrik padam pula. Jelas ini menggandakan kesulitan mereka,” ujarnya.
Pemadaman listrik berkepanjangan ini menciptakan dampak berantai di berbagai sektor. Salah satunya, antrean panjang untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) mengular di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) meskipun stok bahan bakar tersedia.
Hal ini disebabkan banyak Pertamini (penjual bensin eceran) terpaksa berhenti beroperasi karena tidak ada daya listrik untuk mengoperasikan mesin, yang kemudian memicu melonjaknya harga BBM eceran di berbagai lokasi.
Selain itu, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga terpukul telak. Banyak pelaku usaha terpaksa menghentikan operasional karena tidak ada pasokan listrik, dan penggunaan genset dinilai bukan solusi ideal karena biaya bahan bakar yang semakin mahal. Handika menekankan bahwa UMKM yang sangat bergantung pada listrik lumpuh total, memukul ekonomi masyarakat di tengah bencana.
Ketiadaan listrik juga melumpuhkan layanan komunikasi. Sejumlah wilayah kehilangan jaringan seluler dan internet, sehingga menyulitkan masyarakat berkoordinasi, menghubungi keluarga, maupun menjalankan aktivitas pekerjaan. “Ketika komunikasi terputus, aktivitas sosial dan bisnis ikut terhenti. Semua sektor terkena imbas karena sistem kelistrikan yang tidak dikelola dengan baik,” ucapnya.
Dengan berbagai permasalahan tersebut, PUSAKA menilai sudah sepantasnya Menteri BUMN mengambil keputusan tegas untuk mengganti pucuk pimpinan PLN demi pemulihan pelayanan yang efektif dan transparansi dalam penanganan bencana.
“Ini bukan soal personal, tetapi soal tanggung jawab publik. Aceh membutuhkan pemimpin PLN yang mampu bekerja cepat, transparan, dan efektif,” pungkas Handika. (*)
