JAKARTA, EDUNEWS.ID – Wakil Ketua DPD RI Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Tamsil Linrung, menekankan bahwa upaya membangun kemandirian bangsa tidak dapat hanya mengandalkan kekuatan negara semata, melainkan harus dimulai dengan mengonsolidasikan kekuatan masyarakat. Hal ini disampaikan Tamsil saat membuka diskusi strategis mengenai paradigma perlindungan konsumen di rumah jabatannya, Jakarta Selatan, Kamis (9/7/2026).
Diskusi tersebut menghadirkan narasumber utama, Muzakkir, seorang penulis buku BPKN Kolaboratif, mantan Ketum PB HMI MPO, dan alumni P3N Lemhannas. Dalam paparannya, Muzakkir menyoroti pentingnya arsitektur baru bagi BPKN agar mampu menjadi hub perlindungan konsumen nasional yang mengintegrasikan berbagai pihak, termasuk dunia usaha, akademisi, dan media.
Muzakkir menjelaskan bahwa perlindungan konsumen saat ini menghadapi tantangan besar akibat perkembangan ekonomi digital.
“BPKN harus bertransformasi menjadi hub perlindungan konsumen nasional yang mampu mengintegrasikan kementerian, lembaga, pelaku usaha, akademisi, media, dan masyarakat,” jelas Muzakkir.
Ia juga menegaskan perlunya revisi UU Perlindungan Konsumen untuk merespons tantangan kecerdasan artifisial, transaksi lintas negara, dan perlindungan data pribadi.
Menanggapi pemaparan tersebut, Tamsil Linrung menyatakan dukungannya terhadap forum dialog yang mempertemukan pemikiran-pemikiran strategis.
“Rumah jabatan ini terbuka bagi siapa saja yang memiliki gagasan, pemikiran, dan ikhtiar untuk membangun bangsa. Mereka yang datang membawa gagasan dan solusi adalah orang-orang yang layak diberi ruang untuk memimpin perubahan,” tutur Tamsil.
Tamsil menambahkan, tugas bersama saat ini adalah mengonsolidasikan elemen masyarakat untuk menciptakan kebijakan yang memperkuat bangsa.
“Pada hakikatnya negara tidak pernah lebih kuat daripada umat. Karena itu, tugas kita adalah mengonsolidasikan umat, menghimpun kekuatan masyarakat, mempertemukan gagasan-gagasan terbaik, lalu mengubahnya menjadi kebijakan yang mampu memperkuat kemandirian bangsa,” pungkas Tamsil.
Diskusi ini diharapkan menjadi fondasi bagi paradigma baru perlindungan konsumen yang lebih modern dan berkeadilan di Indonesia.
