JAKARTA, EDUNEWS.ID – Persidangan perkara Gugatan Tindakan Faktual terkait tidak dibayarkannya Tunjangan Kinerja (Tukin) dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 kembali digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Dalam persidangan dengan register Perkara Nomor: 263/G/TF/2026/PTUN.JKT tersebut, Majelis Hakim mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat.
Kedua saksi yang hadir adalah Estu Putri Wilujeng dan Anggun Gunawan menerangkan berbagai upaya advokasi yang telah dilakukan oleh para dosen untuk memperjuangkan Tukin, termasuk audiensi dengan Tergugat yakni Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), pertemuan dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), serta komunikasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Saksi pertama, Estu Putri Wilujeng, menerangkan dalam kesempatannya melakukan audiensi ke Kemendikbudristek (diterima oleh Dirjen Diktiristek kala itu Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris, M.Sc. dan Dr. Lukman, S.T., M.Hum selaku Direktur Sumber Daya pada Ditjen Diktiristek Kemendikbudristek) pada 19 September 2024 bersama dengan Ibu Dr. Fatimah telah menyerahkan policy brief yang memuat persoalan tidak dibayarkannya Tukin dosen ASN, termasuk analisis mengenai dasar hukum hak dosen untuk memperolehnya.
“Dalam audiensi saya mendengar langsung pihak Tergugat sampaikan proses pengadaan Tukin untuk tahun 2025 sedang diupayakan. Namun, terkait hak Tukin periode 2020-2024, Tergugat sampaikan pencairan terkendala kondisi fiskal atau terbatasnya anggaran. Mereka juga sampaikan harapan agar pembayaran Tukin 2020-2024 secara rapelan tetap dapat direalisasikan”, ujar Dosen Sosiologi Universitas Indonesia itu.
Estu menambahkan bahwa dalam audiensi tidak terdapat pembahasan mengenai adanya pertentangan atau benturan peraturan perundang-undangan yang menghalangi pembayaran Tukin. Persoalan yang disampaikan oleh Tergugat lebih berkaitan dengan kondisi fiskal dan ketersediaan anggaran. Sehingga pada prinsipnya, jika anggaran tersedia, maka Tukin periode 2020-2024 akan dicairkan, bukan persoalan tidak adanya aturan untuk membayarkan Tukin tersebut.
Sementara itu, saksi kedua, Anggun Gunawan, yang merupakan dosen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), menerangkan bahwa dirinya terlibat aktif dalam perjuangan advokasi bersama rekan-rekan dosen yang tergabung dalam Aliansi Dosen ASN Kemdiktisaintek Seluruh Indonesia (ADAKSI) sejak November 2024.
Anggun menjelaskan bahwa perjuangan tersebut dilakukan melalui berbagai jalur, antara lain pertemuan dengan sejumlah fraksi di DPR RI, termasuk Fraksi Demokrat, Fraksi NasDem, dan Komisi X DPR RI, serta audiensi dengan Tergugat dan Kemenkeu yang diterima langsung oleh Menteri Purbaya saat itu.
“Pertemuan dengan pihak Tergugat terjadi pada Maret 2025. Pada saat itu, kami sampaikan kondisi rekan-rekan dosen di seluruh Indonesia yang belum menerima Tukin 2020-2024, ada yang sampai berhutang, ada yang tidak bisa melanjutkan rencana studi lanjutnya, ada yang kesulitan pendanaan untuk kesehatan, bahkan ada yang sampai meninggal dunia dan menitipkan harapannya kepada rekan sesama dosen untuk terus diperjuangkan. Adapun hal yang membuat kami begitu emosional adalah ketika dikatakan bahwa alasan mengapa Tukin 2020-2024 tidak dibayarkan adalah karena kami dianggap (pada saat itu) bukan merupakan pegawai Kementerian”, ungkap Dosen Penerbitan Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta.
Anggun menambahkan bahwa pada akhirnya, Tergugat menyampaikan akan mengupayakan pembayaran Tukin tahun 2025, sedangkan pembayaran untuk periode 2020-2024 masih akan dipelajari lebih lanjut. Tidak lama setelah pertemuan tersebut, terbit Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2025 yang mengatur pemberian Tukin bagi dosen terhitung sejak 1 Januari 2025. Namun, pengaturan tersebut tidak mencakup penyelesaian pembayaran Tukin untuk periode 2020 sampai dengan periode tahun 2024.
Lebih lanjut, Anggun juga menyampaikan bahwa dirinya bersama rekan-rekan dosen telah melakukan pertemuan dengan Kemenkeu pada 21 November 2025 untuk mempertanyakan bagaimana Kemenkeu memandang kewajiban pembayaran Tukin yang belum diselesaikan tersebut.
“Dalam pertemuan dengan Kemenkeu, Pak Purbaya selaku Menteri mengatakan sendiri bahwa anggaran tersedia, tetapi realisasinya memerlukan pengajuan dari Kementerian terkait. Keterangan beliau, menurut kami, merupakan hal penting yang terungkap, karena pada dasarnya menunjukkan adanya persoalan koordinasi dan pelaksanaan administrasi antarkementerian yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Sehingga, pernyataan Tergugat bahwa tidak ada anggaran sejatinya dapat diselesaikan dengan mudah dengan hanya melakukan pengajuan kepada Kemenkeu untuk pencairan Tukin dosen ASN periode 2020-2024”, tutup Ketua Umum AADAKSI tersebut.
Kuasa Hukum Para Penggugat, Caisa Aamuliadiga, pasca persidangan menyampaikan bahwa terungkap fakta persoalan pembayaran Tukin dosen ASN 2020-2024 tidak semata-mata berkaitan dengan anggaran. Dalam beberapa kesempatan, pihak Tergugat menyampaikan pandangan bahwa dosen bukan merupakan pegawai Kementerian serta kurangnya ketentuan teknis yang mengatur sehingga tidak berhak menerima Tukin. Padahal dalam berbagai advokasi yang dilakukan sebelumnya, hal ditekankan adalah alasan kondisi fiskal, bukan persoalan kepegawaian atau regulasi.
Caisa menambahkan bahwa keterangan kedua saksi memperlihatkan bahwa persoalan Tukin dosen ASN periode 2020-2024 bukan merupakan persoalan yang baru muncul, melainkan telah diperjuangkan melalui berbagai jalur advokasi dan komunikasi dengan instansi pemerintah terkait.
“Dari keterangan para saksi, terlihat bahwa para dosen telah berulang kali menyampaikan persoalan ini kepada Pemerintah, baik melalui audiensi, pertemuan dengan DPR RI, maupun komunikasi langsung dengan kementerian terkait. Bahkan, terdapat keterangan bahwa anggaran tersedia dengan persyaratan adanya pengajuan dari Kemendiktisaintek. Hal ini semakin memperjelas pentingnya menguji apakah kewajiban administratif yang diperlukan untuk merealisasikan pembayaran Tukin tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya,” kata Caisa yang juga merupakan Dosen Universitas Muhammadiyah Cileungsi.
Perkara ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara, melainkan untuk menguji tindakan faktual berupa pengabaian dan/atau tidak dilaksanakannya kewajiban administrasi pemerintahan yang diperlukan guna memenuhi hak dosen ASN.
“Persoalan ini bukan sekadar mengenai ada atau tidaknya anggaran. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan kewenangan administratifnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Apabila terdapat tahapan pengajuan, koordinasi, atau tindakan administratif lain yang harus dilakukan agar hak dosen dapat direalisasikan, maka tahapan tersebut semestinya dilaksanakan secara bertanggung jawab”, tegasnya.
Para Penggugat berharap proses persidangan dapat mengungkap secara terang kewajiban administrasi pemerintahan yang harus dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan pembayaran Tukin dosen ASN periode 2020–2024. Perjuangan ini bukan hanya menyangkut pemenuhan hak Para Penggugat, tetapi juga kepastian hukum dan keadilan bagi dosen ASN di seluruh Indonesia yang mengalami persoalan serupa.

