Oleh : Januar Febrianto*
OPINI, EDUNEWS.ID – Belakangan ini, nama Sufmi Dasco Ahmad dan sejumlah kader Partai Gerindra kerap ramai diperbincangkan. Mereka sering disebut sebagai motor utama di balik layar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Bahkan, dalam berbagai simulasi politik mengenai sosok pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, nama-nama elite Gerindra seperti Dasco, Sugiono, hingga Ahmad Muzani selalu masuk dalam hitungan.
Munculnya nama kader internal partai tentu hal yang wajar. Mereka punya kedekatan ideologis dan loyalitas tinggi kepada Presiden.
Namun, urusan memilih pendamping kepala negara tidak cukup hanya melihat kedekatan politik. Kita harus menakarnya dari kebutuhan bangsa yang paling mendesak saat ini.
Hari ini, ada empat kebutuhan utama negara. Pertama, ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Kedua, stabilitas politik dan keamanan. Ketiga, keadilan ekonomi dan penegakan hukum. Keempat, kekompakan partai koalisi. Dari keempat hal itu, urusan ekonomi jelas menjadi taruhan paling besar.
Ilmuwan politik Samuel P. Huntington pernah menjelaskan konsep legitimasi kinerja. Intinya sederhana, pemerintahan akan kuat dan stabil jika mampu membuat rakyatnya sejahtera. Saat ekonomi tumbuh dan harga kebutuhan terjangkau, gejolak sosial akan mereda dengan sendirinya, keamanan negara pun ikut terjaga.
Jika kita menyusun urutan kandidat berdasarkan kesiapan menjawab tantangan bangsa tersebut, peta kekuatannya menjadi menarik. Di urutan paling atas, justru muncul sosok non-partai, Purbaya Yudhi Sadewa.
Posisinya disusul oleh tokoh partai dan pemerintahan seperti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Mahfud MD, Sufmi Dasco Ahmad, dan Sugiono. Berikutnya ada nama Puan Maharani, Dedi Mulyadi, Ahmad Muzani, hingga Anies Baswedan.
Mengapa Purbaya berada di posisi paling depan dibanding para politisi dan kader partai tersebut? Jawabannya terletak pada kebutuhan akan seorang pekerja teknis, bukan sekadar pemburu panggung politik.
Sosiolog Max Weber menyebut pendekatan ini sebagai rasionalitas teknokratis. Negara yang rumit butuh dikelola oleh orang yang ahli di bidangnya. Keputusannya harus berbasis data, efisien, dan bebas dari kepentingan partai jangka pendek dan Purbaya punya modal kuat di titik ini.
Ia terbiasa mengurus kebijakan fiskal, menjaga stabilitas keuangan, dan menarik investasi. Keahlian ini sangat dibutuhkan untuk merancang ekonomi kerakyatan yang merata dan transparan. Ketika dapur rakyat ngebul berkat kebijakan ekonomi yang tepat, beban politik dan keamanan Presiden Prabowo otomatis berkurang.
Selain soal keahlian, faktor koalisi juga menjadi penentu. Dalam ilmu politik, koalisi partai yang terlalu besar sangat rawan gesekan. Setiap partai tentu punya kepentingan sendiri.
Di sinilah letak keunggulan Purbaya sebagai orang profesional non-partai. Jika kursi Wakil Presiden diisi kader satu partai tertentu, partai koalisi lain bisa saja merasa tersisih. Purbaya bisa menjadi penengah yang netral. Kehadirannya melengkapi kekuatan partai pendukung tanpa memicu kecemburuan antar-elite politik.
Meski begitu, unggul di bidang ekonomi saja belum cukup. Jika kelak duduk di kursi Wakil Presiden, Purbaya tetap punya pekerjaan rumah besar. Ia harus luwes berkomunikasi dengan para ketua partai. Ia juga wajib mendalami urusan pertahanan, keamanan, serta tata kelola pemerintahan secara luas.
Pada akhirnya, memilih pendamping Presiden bukan soal bagi-bagi kekuasaan atau sekadar mengamankan jatah kader partai. Negara butuh mitra kerja yang jujur, berintegritas, dan berani memberi masukan objektif.
Melirik sosok teknokrat seperti Purbaya adalah langkah masuk akal demi mewujudkan empat hal pokok: ekonomi yang kuat, politik yang tenang, hukum yang adil, dan koalisi yang tetap rukun.

