MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Direktur Utama Publik Police Network (Polinet) atau pengamat kebijakan publik, Rizal Fauzi menyayangkan kecerobohan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dalam hal Administrasi.
Salah satunya, pada soal peminjaman mobil hibah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, dari Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) ke Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb pada saat ia itu, yang tak memiliki persuratan perjanjian atau kontrak peminjaman.
“Kasus peminjaman ini memang terkesan sepele, tapi ini pertanda birokrasi Pemkot Makassar tidak menjalankan prinsip good governance (Pemerintahan yang Baik),” kata Rizal, kepada wartawan, Selasa (1/6/2021).
Ia menganggap, bantuan mobil tersebut dipergunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang Sosial.
“Harusnya dengan adanya hibah yang menjadi bagian dari keterlibatan BPJS dalam meningkatkan pelayanan di Makassar harusnya disambut dengan profesional,” ujarnya.
Lanjut Rizal, menurutnya, kejadian tersebut dapat berdampak pada kepercayaan masyarakat hingga kolaborator lainnya.
“Jika seperti ini caranya, kolaborasi sulit terwujud. Kepercayaan terhadap Pemkot lemah dimata mitra strategisnya,” ungkanya.
“Ini bisa saja seperti fenomena Gunung Es, peminjaman Mobil ini satu dari beberapa kecerobohan lainnya. Kita minta Pemkot tegas dan melakukan audit terhadap semua kerjasama yang dilakukan dinas dan Pj sebelumnya,” tutupnya.
Sebelumnya, DPRD Kota Makassar telah memanggil Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Irwan Bangsawan dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP), akhir pekan lalu.
Hasilnya, Dewan menilai Disnaker Makassar melanggar prosedur soal peminjaman mobil hibah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Tak ada penyerahan ‘hitam di atas putih’ atau secara tertulis, hanya sekedar pembicaraan.
(*)
