MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Senat Universitas Negeri Makassar (UNM) angkat bicara menanggapi beredarnya beragam pesan, spekulasi, dan dugaan terkait penundaan tahapan penyaringan Pemilihan Rektor (Pilrek) UNM Periode 2027–2031.
Ketua Senat UNM, Dr. Resekiani Mas Bakar, mengimbau seluruh sivitas akademika agar tetap tenang, proporsional, dan tidak terpancing informasi yang belum terverifikasi.
Dalam keterangannya, yang beredar dan dikutip pada Ahad (22/11/2026), Ketua Senat menjelaskan bahwa penundaan tahapan penyaringan tersebut merujuk pada Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) tertanggal 30 Oktober 2026. Surat itu secara eksplisit menyebutkan penundaan dilakukan menyusul adanya laporan mengenai dugaan pelanggaran dalam proses Pilrek UNM.
“Penundaan tersebut dimaksudkan untuk menindaklanjuti laporan, guna menjaga proses pemilihan yang objektif, transparan, dan akuntabel. Adanya laporan dugaan pelanggaran belum dapat dimaknai sebagai kesimpulan bahwa pelanggaran tersebut telah terbukti. Karena itu, kita perlu menghormati proses yang menjadi kewenangan Kementerian,” jelasnya.
Terkait identitas pihak pelapor maupun substansi laporan secara rinci, Senat menegaskan bahwa hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pihak Kementerian. Saat ini, Senat menghormati proses yang sedang bergulir dan menanti keputusan resmi atas hasil verifikasi di lapangan yang telah dilakukan oleh tim Inspektorat Jenderal (Itjen) pada 16 hingga 20 November 2026 lalu.
“Saat ini, kita menunggu keputusan resmi Kementerian terkait tindak lanjut atas hasil verifikasi dan temuan di lapangan. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh sivitas akademika untuk menghormati proses tersebut, tetap tenang, serta tidak mendahului keputusan Menteri dengan spekulasi atau kesimpulan yang belum dapat dipastikan,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa penundaan tahapan pemilihan rektor bukanlah fenomena baru dan juga pernah terjadi di sejumlah perguruan tinggi negeri lainnya. Kendati latar belakang dan penanganannya berbeda-beda, situasi ini dinilai perlu disikapi secara dewasa tanpa reaksi berlebihan.
“Kami mengajak seluruh sivitas akademika UNM untuk jangan mudah terpancing yang bisa memecah belah kita, mari menahan diri dalam menanggapi berbagai desakan, serta tidak meneruskan informasi yang belum terverifikasi atau menarik kesimpulan berdasarkan prasangka,” tegasnya.
Sebagai bentuk keterbukaan, pihak Senat membuka ruang diskusi dan konfirmasi bagi sivitas akademika yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut di lantai 14 Gedung Menara Pinisi UNM. Komunikasi serta koordinasi dengan Tim Kementerian bagian Pilrek PTN Indonesia pun diklaim terus dijalin secara intensif, dan setiap perkembangan resmi akan disampaikan melalui jalur komunikasi kelembagaan.
“Mari kita menjaga nama baik Universitas Negeri Makassar, menghormati seluruh pihak, dan memelihara suasana kampus yang kondusif. Kesabaran dalam menunggu arahan resmi merupakan bagian dari tanggung jawab kita untuk memastikan proses pemilihan berlangsung dengan tertib dan dapat dipertanggungjawabkan,” tutupnya.

