MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Dewasa ini di Sulsel, narasi Pemilu Damai kerap digembar-gemborkan berbagai pihak. Gembar- gembor ini menarik perhatian publik, salah satunya datang dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar.
Rizki Mahda Putra selaku Ketua BEM FEB Unismuh Makassar menilai Pemilu Damai sulit tercapai karena mempertimbangkan carut-marut yang terjadi saat ini.
“Semakin mendekati hari pemilihan, semakin banyak hal-hal yang membuat saya tidak yakin Pemilu Damai itu akan terjadi,” ucap Rizki dalam keterangannya ke edunews.id, Selasa (6/2/2024) kemarin.
Hal-hal yang membuat Ia merasa Pemilu Damai sulit tercapai misalnya, salah satu paslon yang dinilai menabrak konstitusi, kemudian lembaga survey yang memainkan psikis calon pemilih. Belum lagi pendukung yang terjebak fanatisme sehingga tidak lagi objektif menilai, penggiringan opini atau kebohongan, hingga ketidaknetralan aparatur negara.
“Hal-hal inilah yang justru berpotensi menimbulkan kegaduhan,” tambahnya.
Rizki Mahda Putra, Ketua BEM FEB Unismuh Makassar. Sumber: Dok. Istimewa.
Yang paling Rizki soroti adalah pernyataan Joko Widodo yang menyampaikan bahwa Presiden boleh memihak dan berkampanye saat menghadiri agenda Menhan dalam rangka penyerahan pesawat ke TNI AU.
“Di saat beberapa pihaknya yang lain gembar-gembor terkait narasi Pemilu Damai, Presiden Jokowi justru menyampaikan pernyataan yang memancing reaksi publik. Jadi agak sulit tercapai,” jelas Rizki.
Rizki bersama pihaknya menilai, alih-alih damai, kegaduhan dan perpecahan justru semakin berpotensi untuk terjadi.
“Saya tentu berharap kontestasi untuk merebut kekuasaan hari ini tidak menimbulkan perpecahan yang sampai merusak tata kehidupan bernegara,” pungkasnya.
Akhir kesempatan Rizki menuturkan bahwa Pemilu Damai dapat terwujud ketika berbagai pihak bekerja sama dalam mewujudkan hal tersebut tanpa terkecuali elite-elite politik.
“Tidak hanya masyarakat yang diperintahkan untuk menyatakan Pemilu Damai, tetapi juga para elite partai dan elite politik. Semua elemen perlu menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain,” sebut Rizki.
