JAKARTA, EDUNEWS.ID — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran pemerintahannya untuk merancang ulang (redesain) anggaran pendidikan nasional. Langkah strategis ini diarahkan untuk memperluas cakupan program pendidikan gratis secara menyeluruh, mulai dari jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa proyeksi anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 diperkirakan mencapai kisaran Rp820 triliun. Angka tersebut mengalami peningkatan signifikan jika dibandingkan dengan alokasi anggaran pendidikan pada 2026 yang berada di angka sekitar Rp769 triliun.
Menurut Suahasil, pemerintah saat ini tengah mematangkan skema paling efektif dan tepat sasaran untuk mengeksekusi kebijakan tersebut. Fokus utama perhitungan mencakup bagaimana porsi anggaran yang tersedia dapat didistribusikan secara proporsional antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga terkait.
“Kalau APBN kan selalu 20% untuk pendidikan. Jadi pertanyaannya selalu 20% anggaran pendidikan tuh, kayak tahun depan Rp 800 triliun lebih. Bagaimana mendesainnya? Berapa di pusat, berapa di daerah, berapa di KL ini, berapa di KL itu,” ujar Suahasil usai mengikuti rapat terbatas mengenai pendidikan gratis di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/9/2026).
Meski demikian, pemerintah belum merinci besaran alokasi dana khusus yang akan dikucurkan untuk merealisasikan program sekolah dan kuliah gratis tersebut. Suahasil menegaskan bahwa instruksi utama yang diterima Kementerian Keuangan adalah melakukan redesain anggaran demi memperkuat mutu dan kualitas pendidikan secara menyeluruh.
Di sisi lain, postur anggaran pendidikan nasional juga menanggung pembiayaan berbagai program prioritas pemerintah lainnya, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar para pelajar. Ketika disinggung mengenai potensi irisan anggaran tersebut, Suahasil menekankan bahwa program MBG dan sektor pendidikan berjalan seiring karena sama-sama diperuntukkan bagi anak-anak sekolah.
Dibentuk Timsus untuk Kaji Kuliah Gratis di PTN
Sebagai tindak lanjut, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menggodok kajian mendalam terkait opsi penggratisan biaya kuliah di PTN. Untuk memastikan kebijakan tersebut matang secara fiskal dan operasional, pemerintah resmi membentuk tim khusus.
Tim khusus tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno. Jajaran kementerian strategis turut dilibatkan dalam tim ini, termasuk Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Keuangan.
“Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaah lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus yang dipimpin Pak Menko PMK untuk mem-breakdown lagi hitungan-hitungan,” tutur Brian usai rapat di Istana Merdeka, Jakarta.
Brian menjelaskan, kalkulasi yang detail sangat krusial untuk mengukur kebutuhan riil anggaran sekaligus merumuskan tahapan implementasi yang realistis. Pemerintah menargetkan hasil kajian komprehensif bersama hitungan yang rasional ini dapat rampung dalam kurun waktu dua minggu hingga satu bulan ke depan.
“Harapannya, dalam waktu barangkali dua minggu sampai satu bulan, kita akan mendapatkan lagi hitungan-hitungan yang lebih rasional dan tahapan-tahapan yang lebih baik,” pungkasnya.
Rapat kabinet terbatas yang membedah wacana pendidikan gratis dari jenjang TK hingga perguruan tinggi ini berlangsung selama kurang lebih dua jam di Istana Merdeka, Jakarta. Sidang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan dihadiri oleh sejumlah menteri strategis, di antaranya Menko PMK Pratikno, Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Mendiktisaintek Brian Yuliarto, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
