Oleh: Najamuddin Arfah
PENDAPAT, EDUNEWS.ID – Wacana penghapusan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite (RON 90) dari SPBU kembali muncul. Di satu sisi, narasi yang dibangun pemerintah adalah transisi menuju bahan bakar yang lebih ramah lingkungan dan langkah efisiensi fiskal negara. Namun, di sisi lain, bagi mayoritas masyarakat Indonesia, Pertalite adalah ‘bahan bakar’ ekonomi yang menjaga roda kehidupan mereka tetap berputar.
Kebijakan ini adalah buah simalakama. Pemerintah terjebak antara pilihan menjaga kesehatan APBN dan menjaga daya beli masyarakat.
Efisiensi atau Justifikasi?
Argumen utama pemerintah untuk menghapus Pertalite adalah beban subsidi yang kian menggerus APBN. Kita memahami bahwa subsidi energi yang tidak tepat sasaran memang menjadi ‘lubang’ dalam postur anggaran kita. Dengan mengganti Pertalite ke jenis yang lebih tinggi (seperti Pertamax/RON 92), secara teoritis, beban subsidi akan berkurang drastis.
Penghapusan BBM subsidi kelas bawah akan secara otomatis memicu kenaikan biaya logistik. Ketika biaya logistik naik, harga kebutuhan pokok tentu akan ikut melambung.
Di satu sisi, pemerintah sering menggaungkan isu Green Energy. Namun, transisi kebijakan publik tidak bisa dipaksakan dengan metode shock therapy. Masyarakat menengah ke bawah, pelaku UMKM, dan pengemudi transportasi daring adalah pengguna setia Pertalite.
Jika penghapusan ini dilakukan tanpa bantalan sosial yang kuat, maka kita sedang mendorong masyarakat ke jurang kemiskinan yang lebih dalam. Kebijakan publik yang baik adalah kebijakan yang mampu menyeimbangkan ambisi pemerintah dengan realitas keseharian rakyat.
Komunikasi Publik yang Lemah
Salah satu masalah yang sering kita temui saat mengamati kebijakan nasional adalah strategi komunikasi yang sangat minim narasi humanis. Pemerintah cenderung bicara angka, sementara rakyat bicara perut.
Jika pemerintah ingin menghapus Pertalite, mereka harus transparan, ke mana uang penghematan subsidi tersebut dialokasikan? Apakah benar-benar kembali ke rakyat, atau hanya untuk menambal kebocoran lain?
Tanpa transparansi, penghapusan Pertalite akan dianggap sebagai cara pemerintah mengambil untung dari penderitaan rakyat, bukan langkah efisiensi yang bijak.
Rekomendasi Kebijakan
Sebagai catatan kritis, saya menawarkan tiga langkah yang harus dipertimbangkan. Pertama melakukan pelarangan/pembatasan berdasarkan segmentasi kendaraan yang jelas, bukan penghapusan massal di semua SPBU. Kedua, memastikan harga BBM pengganti (RON 92) bisa dijangkau atau diberikan subsidi silang yang tepat sasaran, bukan subsidi berbasis barang, tapi berbasis orang atau penerima manfaat.
Ketiga, sebelum penghapusan, memastikan suplai dan distribusi BBM tersedia dengan harga yang masuk akal dan merata hingga ke daerah-daerah, bukan hanya di kota besar.
Kita berharap, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kita adalah kebijakan yang mengatasnamakan keberpihakan kepada rakyat. Jangan sampai demi mengejar target defisit APBN, pemerintah mengorbankan daya beli rakyat yang justru menjadi penopang utama ekonomi nasional.
