*Oleh Akbar
OPINI, EDUNEWS.ID – Kabar kurang mengenakkan datang dari Pemerintah Kota Makassar, dimana Fatmawati Rusdi selaku Wakil Walikota resmi mengundurkan diri. Kondisi ini tentu berpengaruh pada kondisi internal Pemkot secara umum, namun tidak membuat Danny Pomanto pesimis.
Meskipun jabatan Wakil Walikota bakal terus kosong, semenjak pemberhentian Fatma pada 20 Oktober lalu, tidak menurunkan kualitas kinerja Pemkot Makassar melayani masyarakat.
Hal ini dikarenakan kepemimpinan adaptif yang dimiliki Danny selaku Walikota Makassar dua periode, sudah teruji. Pengalaman Danny dalam mengelola sumber daya manusia terbukti dengan tetap terselenggaranya program Pemkot Makassar tanpa Wakil Walikota.
Program tersebut diantaranya Pekan Olahraga Kota VIII Makassar, Mobil Home Care Dottoro’ta, Kejuaraan Softball Walikota Cup, dan bakal menjadi tuan rumah penyelenggaraan Asean High Level Forum on Disability – Inclusive Development and Partnership Beyond pada 9-13 Oktober mendatang.
Tidak hanya itu, Pemkot Makassar yang dipimpin Danny tetap konsisten memperoleh berbagai penghargaan individu maupun birokrasi.
Teranyar, Danny membawa Pemkot Makassar menerima dua penghargaan sekaligus dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI. Pemkot Makassar berhasil meraih terbaik 1 Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah di Sulawesi dan program unggulan digitalisasi daerah terbaik se Indonesia.
Rentetan capaian kinerja dan prestasi diatas, menegaskan bahwa Danny mampu menjalankan kepemimpinan adaptif. Danny mampu menyesuaikan diri dengan situasi tersulit tanpa mengurasi kualitas kinerja.
Segudang pengalaman Danny di pemerintahan, mendorongnya terus konsisten menjalankan amanah dalam membangun Kota Makassar ke arah lebih baik.
Dari sini, masyarakat meyakini bahwa ditangan Danny, Pemkot tetap menunjukkan kinerja yang optimal meskipun kursi Wakil Walikota kosong. Jikalau Danny konsisten pada kinerja yang memuaskan tanpa Wakil, maka bisa dipastikan, Danny dengan adanya Wakil, kinerja Pemkot Makassar akan lebih sempurna.
Namun sebagai struktur pemerintahan yang identik pembagian tugas dan peran, orang-orang di sekeliling mesti mampu memahami cara berpikir dan kecekatan Danny.
Bagaimanapun prestasi Danny, dia tetap manusia biasa yang berkekurangan.
Olehnya SKPD seharusnya mampu menerjemahkan semangat dan optimisme Danny dalam memimpin Ibu Kota Sulawesi Selatan.
Danny menginginkan SKPD mampu berakselerasi dengan menelurkan program pengentasan kemiskinan dan lainnya.
Kinerja SKPD dapat dilihat dari beberapa indikator, salah satu diantaranya adalah realisasi belanja daerah.
Rapat monitoring dan evaluasi Pemkot pada 18 Oktober kemarin menjadi catatan penting masih rendahnya akselerasi SKPD.
Dari puluhan SKPD, realisasi belanja diatas 60 persen hanya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Bagian Kesra, Satpol PP, Dinas Pendidikan, Bagian Tata Pemerintahan, Dinas Perikanan dan Pertanian dan Pemerintah Kecamatan Rappocini.
Sementara SKPD dengan realisasi belanja dibawah 40 persen seperti Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Dinas Penataan Ruang, Bagian Administrasi Pembangunan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Bagian Perekonomian, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Ketahanan Pangan, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Rendahnya kinerja SKPD tentu berpengaruh pada capaian-capaian Pemkot, termasuk citra Danny sebagai Walikota.
Keterlibatan SKPD dan keselarasan kinerja tidak dapat dipandang sebelah mata. Kalau kinerja SKPD nilainya merah, maka program Makassar Smart City dan Sombere bakal tidak sempurna.
Dibalik capaian-capaian Pemkot Makassar, SKPD mesti menjadi support system Danny dan sebaliknya.
Semakin SKPD memahami visi-misi Walikota, semakin memuastkan pula kinerja Pemerintah Kota.