JAKARTA, EDUNEWS.ID — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mulai memproses usulan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pembahasan mengenai aspirasi ini bertepatan dengan pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 yang dimulai pada hari ini, Selasa (10/11/2026).
Langkah di parlemen ini bergulir seiring derasnya aspirasi yang masuk dari sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) serta dorongan anggota DPR lintas fraksi terkait keabsahan posisi Wakil Presiden.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan adanya dinamika politik tersebut. Menurutnya, anggota parlemen dan kelompok masyarakat berniat menggunakan mekanisme resmi yang berlaku di parlemen untuk menyikapi persoalan ini.
“Untuk mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Kendati demikian, Dasco menegaskan bahwa pihak pimpinan DPR masih menunggu dokumen keputusan lengkap dari MA sebelum menentukan arah dan langkah konstitusional yang akan diambil. Pembahasan antaranggota fraksi saat ini masih berlangsung secara informal.
“Untuk apa yang terjadi pada saat ini, nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” kata Dasco menambahkan.
Rekam Jejak Putusan MA dan Gugatan PTUN
Persoalan ini memuncak setelah Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan oleh seorang warga bernama Subhan dalam perkara gugatan terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dengan nomor perkara 62/G/2026/PTUN.JKT.
Dalam amar putusan nomor 742 K/TUN/2026 yang dirilis pada situs resmi MA pada Jumat (30/10/2026), majelis hakim kasasi membatalkan putusan tingkat sebelumnya dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
“Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya,” bunyi amar putusan kasasi tersebut.
Dengan dikabulkannya gugatan tersebut, Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah resmi dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. MA juga memerintahkan agar surat keterangan penyetaraan pendidikan tingkat SMA dari luar negeri tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.
Dokumen yang dibatalkan oleh MA tersebut merupakan surat penyetaraan pendidikan SMA luar negeri yang digunakan oleh Gibran saat mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 lalu. Selain putusan MA, hakim Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya juga sempat menyatakan tidak menemukan bukti fisik ijazah SMA dari luar negeri milik Gibran yang menjadi rujukan utama penerbitan surat penyetaraan tersebut.
Seiring dibukanya masa persidangan baru di Senayan, publik kini menunggu bagaimana fraksi-fraksi di DPR merespons temuan hukum ini secara resmi. (*)
