MAKASSAR, EDUNEWS.ID-Beredar poster seruan aksi nasional yang bertajuk ‘Jokowi End’ beredar di media sosial Twitter. Berdasarkan poster tersebut, terlihat sebuah seruan aksi yang rencananya akan digelar pada Sabtu, 24 Juli 2021 besok. Dalam poster tersebut juga tertera logo brand seperti, Shoope Food, Grab, Gojek, dan aliansi mahasiswa.
Ketua Umum Pengurus Besar HMI MPO, Affandi Ismail, mengungkapkan, terkait seruan aksi serentak selama berhari-hari mulai tanggal 24 Juli 2021 di berbagai daerah di Indonesia sebagaimana yang termuat di dalam account instagram @blokpolitikpelajar, jika benar akan dilakukan aksi oleh warga masyarakat yang merasa tidak puas dengan kinerja rezim Jokowi saat ini adalah suatu gerakan yang dilindungi oleh undang-undang.
“Apalagi Indonesia adalah negara yang menganut demokrasi,” kata Affandi saat dimintai tanggapannya oleh kru edunews.id, Jumat (23/7/2021).
Tterkait pernyataan Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono yang mengimbau agar aksi tidak dilakukan dengan turun ke jalan tetapi bisa dilakukan secara online menurut Affandi adalah kurang tepat.
“Kemudian menanggapi pernyataan Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono, maka mestinya tugas aparat kepolisian adalah melindungi dan menjaga massa aksi,” ujar mahasiswa Program Doktor UNJ ini.
Affandi mengatakan, jika berbagai elemen masyarakat sudah berani menyampaikan kritiknya kepada pemerintah Jokowi itu artinya iklim demokrasi di Indonesia mulai membaik. Sebab kata dia, berdasarkan hasil riset menunjukkan bahwa indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan sejak tahun 2019 sampai saat ini.
“Maka kesadaran moral masyarakat sipil (civil society) harus mendapatkan apresiasi dan dukungan dari semua pihak di tengah tersendatnya atau macetnya demokrasi Indonesia dan masyarakat yang kritis menjadi oposisi sejati pemerintah atau penguasa sebagai kontrol atas kinerja pemerintahan Jokowi,” urainya.
Sehingga, kata Affandi, pihaknya tentu sangat mensupport sikap kritis teman-teman pelajar, mahasiswa, pemuda dan masyarakat.
“PB HMI sendiri sampai sekarang masih terus komitmen dan konsisten sebagai representasi civil society untuk mengawal perubahan yang fundamental di Indonesia sehingga Indonesia lebih baik dan benar-benar menjadi bangsa pemenang,” kata Affandi.
Ia melanjutkan, PB HMI dan HMI secara keseluruhan teguh pada independensinya dan tetap akan selalu kritis terhadap pemerintahan dan menyerukan perubahan.
Saat ditanyai terkait apakah PBHMI juga akan menginstruksikan aksi secara nasional, ia mengungkapkan jika saat ini yang dilakukan PB HMI adalah ikhtiar melakukan konsolidasi gerakan dengan elemen-elemen gerakan lainnya baik dalam bentuk penguatan intelektual bersama disamping upaya untuk memassifkan gerakan secara kuantitatif.
“Tentu kita konsolidasi secara massif terlebih dahulu sebab imam Ali bin Abi Thalib as mengatakan bahwa kebaikan yang tidak terorganisir akan mudah dikalahkan oleh kejahatan yang terorganisir,” tutupnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Media Sosial (Medsos) di berbagai daerah ramai beredar ajakan agar masyarakat di beberapa kota turun ke jalan pada Sabtu 24 Juli Besok. Polri pun meminta aksi serentak itu tidak dilakukan mengingat kasus Corona di Indonesia masih tinggi.
“Kita berharap untuk tidak melakukan kerumunan karena situasi angka COVID-19 yang masih tinggi,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono kepada wartawan, Jumat (23/7/2021).
Argo mengingatkan soal konsekuensi warga yang mengganggu ketertiban. Mereka, kata Argo, bakal diamankan polisi.
“Kalau memang dilakukan, mengganggu ketertiban umum, ya kita amankan,” tuturnya.
Lebih lanjut Argo menyatakan bukan berarti warga tidak bisa menyuarakan pendapatnya. Melihat kondisi saat ini, Argo menilai masyarakat lebih baik menyuarakan pendapatnya secara online.
“Bisa dilakukan dengan audiensi atau dilakukan dalam bentuk FGD online dan lain-lain,” ucap Argo.
Adapun seruan aksi itu disebarkan oleh akun @blokpolitikpelajar di Instagram dan di WhatsApp. Aksi diklaim akan dimulai besok selama berhari-hari di beberapa kota, mulai Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bogor, Brebes, Indramayu, Semarang, Solo, Sukoharjo, Kudus, Kediri, Surabaya, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Kendari, hingga Padang.
Blok Politik Pelajar sendiri menyebut kemarahan warga sudah pecah sehingga memicu adanya demonstrasi tersebut. Mereka mengklaim massa yang turun ke jalan tidak tergabung dalam satu kelompok tertentu.
Penulis : Yusuf K
