JAKARTA, EDUNEWS.ID -Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dirancang sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjamin proteksi kesehatan bagi seluruh masyarakat.
Pakar Kesehatan dari Indo Datum, Sumarlin, menjelaskan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan selaku pengelola JKN menjalankan program ini dengan prinsip nirlaba. Seluruh pengelolaan dana iuran peserta dialokasikan kembali untuk membiayai manfaat pelayanan kesehatan dan pengembangan program, bukan bertujuan untuk mencari keuntungan materi atau membagikan dividen kepada pemegang saham sebagaimana model asuransi swasta.
Terkait dengan adanya tantangan defisit anggaran yang diperkirakan berkisar Rp2 triliun per bulan, Sumarlin memandang perlunya kajian mendalam sebelum opsi penyesuaian iuran diambil agar tidak menimbulkan dinamika baru di masyarakat.
Merujuk pada data BPJS Kesehatan kepesertaan per Agustus 2026, terdapat sekitar 54 juta peserta yang tercatat berstatus tidak aktif karena menunggak iuran.
“BPJS Kesehatan mencatat status tidak aktif tersebut, namun diperlukan pemetaan lebih lanjut untuk mengetahui latar belakang kendala pembayaran yang dihadapi oleh para peserta agar dapat dirumuskan solusi pemulihan keuangan yang tepat,” ujar Sumarlin.
Sementara itu, untuk masyarakat fakir miskin dan orang tidak mampu, pembiayaan iuran bulanan telah diakomodasi sepenuhnya oleh pemerintah melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI). Adapun mengenai pencatatan sekitar 2,5 juta peserta PBI yang dinonaktifkan pada November 2026, hal tersebut merupakan bagian dari langkah penyesuaian data desil penerima bantuan yang dilakukan oleh pemerintah.
Seiring dengan proses pemutakhiran data kepesertaan tersebut, Sumarlin menyebutkan perlunya kepastian regulasi mengenai mekanisme penagihan dan pembiayaan klaim pelayanan di tingkat Rumah Sakit (RS) maupun biaya kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti Puskesmas dan Klinik saat para peserta tersebut membutuhkan layanan.
“Mengingat proyeksi defisit anggaran yang ada, kebijakan penyesuaian iuran perlu mempertimbangkan faktor kemampuan bayar dari 54 juta peserta nonaktif tersebut. Penelusuran penyebab tunggakan menjadi penting agar penyelesaian masalah dapat berjalan secara berkesinambungan,” tambahnya.
Di sisi lain, pemerintah dinilai memegang peran penting dalam memperkuat aspek pembiayaan program JKN melalui dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, sejalan dengan penguatan anggaran tersebut, mekanisme evaluasi berkala tetap diperlukan. Sesuai ketentuan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, tata kelola fasilitas keuangan serta operasional program berada di bawah tanggung jawab jajaran Direksi dengan pengawasan dari Dewan Pengawas (Dewas).
“Sebagai bentuk akuntabilitas publik, BPJS Kesehatan wajib menjalani audit oleh Akuntan Publik dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penilaian terhadap realisasi anggaran, efisiensi biaya operasional, hingga optimalisasi penagihan iuran pemberi kerja menjadi indikator penting dalam pemenuhan prinsip Good Corporate Governance (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik,” terang Sumarlin.
Guna menjaga keberlanjutan program jangka panjang, pihak Indo Datum mengharapkan adanya sinergi evaluasi antara DPR RI bersama Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan. Langkah bersama ini diharapkan dapat mengoptimalkan pencegahan potensi ketidaksesuaian (fraud) klaim dari fasilitas kesehatan sekaligus meningkatkan tingkat kepatuhan pembayaran iuran, khususnya pada segmen peserta mandiri.
