JAKARTA, EDUNEWS.ID — Pakar kesehatan dari Indo Datum, Sumarlin, mempertanyakan kepastian tindak lanjut pengobatan dalam program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi peserta BPJS Kesehatan yang berstatus tidak aktif. Ia menilai belum adanya kejelasan regulasi berpotensi menghambat akses layanan kesehatan lanjutan bagi puluhan juta warga sekaligus memicu sengketa klaim di rumah sakit.
CKG merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang kesehatan yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Hingga November 2026, capaian program ini telah menyentuh 114 juta penduduk dari total target tahun 2026 sebanyak 130 juta sasaran.
Dalam skema yang berjalan, pemerintah menjamin layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang diikuti edukasi, pemantauan, hingga pengobatan gratis selama 15 hari pertama bagi masyarakat yang terdeteksi memiliki masalah kesehatan. Setelah 15 hari, pengobatan lanjutan dialihkan ke skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi peserta BPJS Kesehatan aktif, sementara warga yang belum terdaftar diarahkan untuk mengaktifkan kepesertaan.
Namun, Sumarlin mengingatkan pemerintah bahwa terdapat jutaan peserta BPJS Kesehatan yang saat ini berstatus nonaktif. Berdasarkan data BPJS Kesehatan, sekitar 2,5 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dinonaktifkan pada November 2026. Selain itu, per Agustus 2026 tercatat sekitar 54 juta peserta berstatus tidak aktif akibat menunggak iuran.
Di sisi lain, kondisi keuangan BPJS Kesehatan juga tengah dibayangi defisit anggaran yang diperkirakan mencapai Rp2 triliun per bulan. Meski pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menyiapkan suntikan dana sebesar Rp20 triliun yang dicairkan pada Oktober dan November 2026 untuk menjaga kelancaran pembayaran klaim fasilitas kesehatan, Sumarlin menilai kebijakan tersebut belum menjawab nasib puluhan juta peserta nonaktif yang terjaring program CKG.
“Pertanyaannya, apakah rumah sakit mau melayani peserta BPJS Kesehatan yang tidak aktif ? Jika rumah sakit mau melayani, bagaimana BPJS Kesehatan membayar klaimnya dan aturannya seperti apa ? Lalu kalau tidak dilayani oleh rumah sakit, tindak lanjutnya bagaimana ?,” ujar Sumarlin dalam keterangannya.
Ia menekankan bahwa rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan terbagi menjadi dua kepemilikan, yakni rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta. Tanpa aturan teknis yang jelas mengenai penjaminan pasien CKG berstatus nonaktif, rumah sakit akan berada dalam posisi sulit. Jika tetap melayani tanpa payung hukum yang sah, proses penagihan klaim berisiko memicu sengketa maupun dugaan penyimpangan administrasi atau fraud dalam audit BPJS Kesehatan.
Oleh karena itu, Sumarlin mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), serta Kementerian Kesehatan untuk segera melakukan koordinasi dan pengawasan lintas sektor. Kejelasan regulasi dinilai mendesak agar tujuan program CKG dalam menangani masalah kesehatan masyarakat sejak dini tidak terputus di tengah jalan akibat kendala status kepesertaan JKN. (*)
