JAKARTA, EDUNEWS.ID-Survei kinerja 2 tahun Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim yang dilakukan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyebutkan hampir 80% responden menilai baik kinerja Mendikbudristek pada 7 indikator kinerja pendidikan.
“Menjelang hari ke-770 Mas Nadiem, FSGI melakukan survey pada 7 indikator kinerja pendidikan dengan 777 guru responden mendapatkan data hampir 80% responden menilai baik terhadap kinerja Mas Menteri,” terang Wasekjen FSGI Mansur melalui siaran pers, Rabu (24/11/2021) kemarin.
Mansur menjelaskan, hal ini dapat dilihat dari 777 responden, 74,9 % responden menilai pembelajaran jarak jauh (PJJ) berjalan dengan baik. Selain itu, 74,3 % responden berpendapat bantuan kuota internet yang telah disalurkan juga berjalan dengan baik.
Terkait Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK), katanya lebih dari 80,2% guru menyatakan pelaksanaan ANBK sudah baik. Sedangkan Program Guru Penggerak (PGP) dinilai baik oleh 82,5% responden.
Dia melanjutkan, Program Sekolah Penggerak (PSP) juga dirasakan baik oleh 79,4% Responden, dan 73,6% responden menilai Program Organisasi Penggerak (POP) baik untuk kemajuan Pendidikan di Indonesia.
Baca juga : Menteri Nadiem : 80 Persen Lulusan Kampus Bekerja tidak Sesuai Program Studinya
Terakhir 80,8% responden menilai proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru honor telah berhasil membantu penyelesaian masalah guru honor.
Sekjen FSGI Heru Purnomo menerangkan, sekitar 10-20% responden menilai semua kebijakan atau program Nadiem dalam kategori Cukup. Hal ini dapat dipahami, katanya, karena sebagian besar program Mendikbudristek diberlakukan secara selektif.
Artinya masih terdapat komponen guru yang tidak merasakan manfaat dari program-program Kemendikbudristek. “PGP, PSP dan POP diberikan melalui seleksi yang cukup ketat, sedangkan PPPK masih terbatas pada guru Honorer yang sudah tercantum di Dapodik,” katanya.
Masih terdapat kelompok guru yang menilai kurang terhadap kebijakan Mendikbudristek meskipun di bawah 10%. Namun hal ini tidak dapat diabaikan begitu saja.
Khususnya untuk bantuan kuota belajar, terdapat 10,4% guru yang menilai kurang artinya masih terdapat proses penyaluran yang tidak tepat sasaran maupun peruntukannya. Secara umum penilaian kurang ini hendaknya menjadi ruang koreksi dan evaluasi bagi kementerian untuk perbaikan pada tahap pelaksanaan kedepannya.
Dari hasil survey ini, FSGI memberikan 7 rekomendasi, yaitu:
1. Kualitas PJJ harus tetap ditingkatkan, mengingat masih ada 50% lebih responden yang menyatakan PJJ belum berjalan lancar. PJJ tidak hanya diperlukan saat pandemi.
2. Bantuan Kuota Belajar sebaiknya tetap diberikan dengan perbaikan pada proses penyalurannya.
3. ANBK harus dilanjutkan serta dilakukan peningkatan pada pemanfaatan hasil UNBK
4. Program Guru Penggerak dapat dilanjutkan dengan perbaikan pada proses rekrutmen yang tidak mementingkan jumlah atau kuantitas
5. Program Sekolah Penggerak harus diperbanyak karena lebih dirasakan kemanfaatannya oleh sekolah
6. Program Organisasi Penggerak harus dievaluasi karena masih banyak guru yang tidak merasakan dampaknya
7. Model Rekrutmen PPPK guru harus dievaluasi terkait pola pemberian nilai afirmasi.
