MAKASSAR, EDUNEWS.ID- Eks Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (NA), terpidana kasus suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan, memutuskan untuk tidak mengajukan banding atas putusan vonis majelis hakim 5 tahun penjara dan denda Rp500 juta terhadap dirinya.
Pengacara NA, Arman Hanis mengungkapkan, timnya maupun Nurdin Abdullah sudah memutuskan untuk tidak banding. Keputusan diambil setelah melalui pertimbangan yang matang.
“Tim PH keluarga maupun pak Nurdin pribadi sudah memutuskan, per hari ini bahwa kami tidak memutuskan banding. keputusan tersebut sudah melalui pertimbangan yang matang,” kata penasihat hukum Nurdin Abdullah, Arman Hanis, dikutip Senin, (6/12/2021).
Saat ditanya alasannya, Arman Hanis enggan membeberkan pertimbangan mantan Bupati Bantaeng dua periode itu enggan mengajukan langkah hukum banding.
Padahal pada saat sidang pledoi digelar, Nurdin Abdullah masih kukuh tidak mengakui perbuatannya.
“Baik dan buruknya sudah kami pertimbangkan. Artinya mau bahasanya kami sudah mempertimbangkan, jadi tidak ada bahasa ikhlas. Makanya keputusan itu kami ambil di saat hari terakhir,” ujar Arman.
Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK Asri Irwan juga enggan menanggapi lagi soal hasil sidang Nurdin Abdullah. Ia mengaku semua keterangan soal kasus ini melalui Juru Bicara KPK, Ali Fikri.
Seperti diketahui, Hakim menyebut Nurdin Abdullah terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2001.
Kemudian Pasal 12 B, Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.
Nurdin dijatuhi hukuman penjara 5 tahun, juga didenda Rp500 juta dengan subsider empat bulan penjara. Ia juga dikenakan pidana pengganti dan hak politiknya dicabut selama tiga tahun setelah menjalani pidana pokok.
Pidana pengganti yang dimaksud adalah Nurdin wajib mengembalikan uang Rp3 miliar dan 350 ribu dollar singapura atau sekitar Rp3,6 miliar ke kas negara dalam kurun waktu satu bulan.
Jika tidak, maka hartanya akan dirampas dan dilelang termasuk lahan di Maros. Jika tidak mencukupi nilai nominal itu, maka akan diganti penjara 10 bulan (int/sra)
