JAKARTA, EDUNEWS.ID – Rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menaikkan rasio utang menjadi 50 persen dari produk domestik bruto (PDB) kembali mencuat. Kali ini diungkapkan sendiri oleh adik kandungnya, Hashim Djojohadikusumo.
Menurut Hashim, rencana kenaikan rasio utang yang saat ini 39 persen menjadi 50 persen dari PDB bahkan sudah dilaporkan kepada Bank Dunia.
“Saya sudah berbicara dengan Bank Dunia dan menurut mereka 50 persen adalah tindakan yang tetap hati-hati,” ujar Hashim saat dilansir dari cnnindonesia, Kamis (11/7/2024).
Kenaikan rasio utang ini diakui untuk membiayai program ambisius Prabowo-Gibran, salah satunya makan siang dan susu gratis. Namun, Hashim menekankan kenaikan rasio utang akan dilakukan bersamaan meningkatkan pendapatan.
“Idenya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan tingkat utang. Kami tidak ingin menaikkan tingkat utang tanpa meningkatkan pendapatan,” ungkapnya.
Berdasarkan UU Keuangan Negara, batas maksimal rasio utang Indonesia adalah 60 persen dari PDB. Namun, selama ini rasio utang dijaga di angka 30 persen dari PDB.
Karenanya, rencana kenaikan rasio utang menjadi 50 persen tersebut sempat dikhawatirkan karena akan berdampak pada kenaikan defisit anggaran melebihi batas maksimum 3 persen.
Sementara, Bank Dunia belum memberikan komentar terhadap pernyataan Hashim.
Padahal, saat pertama isu mengerek rasio utang hingga 50 persen dari PDB ini pernah dibantah tim Prabowo saat pertama kali isu merebak. Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Thomas Djiwandono menegaskan Prabowo tidak menetapkan target untuk tingkatkan utang.
Prabowo, menurutnya, juga akan mematuhi batasan-batasan hukum mengenai ukuran-ukuran fiskal.
“Kami sama sekali tidak berbicara mengenai target utang terhadap PDB. Ini bukan rencana kebijakan formal,” ungkap Thomas, Sabtu (15/6/2024), dilansir cnnindonesia.
Thomas lantas memastikan pembahasan antara tim gugus tugas Prabowo-Gibran dan Menteri Keuangan Sri Mulyani fokus pada peningkatan pendapatan, peninjauan ulang pengeluaran, dan menyediakan ruang anggaran untuk program-program seperti makan siang gratis.
Thomas bahkan mengklaim defisit tahun 2025 akan tetap berada di bawah 3 persen dari PDB.
“Penting untuk dicatat bahwa itu-lah mengapa Prabowo dan tim formalnya berbicara tentang kehati-hatian fiskal, karena hal itu sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut,” katanya.
