JAKARTA, EDUNEWS.ID – Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Dudung Abdurachman, mengungkapkan adanya potensi celah korupsi dalam program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu temuan yang mencolok adalah dugaan praktik jual-beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
“Banyak celahnya. Salah satunya saya dapat informasi tentang ada jual-beli titik. Nanti akan saya lihat itu,” ujar Dudung di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2026).
Selain masalah lokasi, Dudung juga menyoroti pengawasan di lapangan terkait kualitas makanan guna mencegah risiko keracunan serta memastikan standar gizi tetap terjaga.
Soroti Insentif Dapur yang Berhenti Beroperasi
Salah satu poin krusial yang akan diperiksa oleh KSP adalah laporan mengenai SPPG yang operasionalnya telah dihentikan, namun insentifnya tetap mengalir lancar. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), terdapat 1.720 SPPG yang saat ini disetop sementara.
Ironisnya, ribuan dapur tersebut dikabarkan masih menerima insentif sebesar Rp 6 juta per hari meski tidak lagi memproduksi makanan. “Sudah di-suspend tapi masih insentif lancar, bahkan investornya masih menerima. Itu yang akan saya cek langsung,” tegas mantan Kasad tersebut.
Instruksi Langsung Presiden Prabowo
Dudung menjelaskan bahwa langkah pengawasan ketat ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden meminta KSP untuk memastikan program unggulan seperti MBG dan Koperasi Merah Putih berjalan tanpa ketimpangan.
Sebagai tindak lanjut, KSP akan mengaktifkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) terkait untuk memperkuat pengawasan. Dudung juga berjanji akan bersikap transparan kepada publik jika menemukan pelanggaran di lapangan.
“Kalau saya temukan, saya akan langsung buka di wartawan. Sampaikan saja siapa pelakunya, siapa yang tidak benar. Karena ini uang rakyat, rakyat harus tahu,” pungkasnya. (*)
