MAKASSAR, EDUNEWS.ID– Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) atau PSEL di wilayah Tamalanrea benar-benar menemui jalan buntu. Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menolak PLTSa (Geram PLTSa) mengamuk dan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung Eterno, Minggu (10/5/2026).
Penolakan keras ini bukan tanpa alasan. Warga dari Mula Baru, Tamalalang, Bontoa, hingga Alamanda merasa martabat dan kesehatan mereka digadaikan demi proyek yang lokasinya hanya selemparan batu dari pemukiman padat penduduk.
Aksi ini dipicu oleh pernyataan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, di Jakarta pada 7 Mei lalu yang meminta proyek ini terus dilanjutkan. Keputusan yang diambil dari balik meja di Jakarta itu dinilai sangat melukai perasaan warga Makassar.
Koordinator Lapangan aksi, H. Azis, menegaskan bahwa pemerintah pusat hanya mendengar “bisikan” pengusaha PT Sarana Utama Sinergi (SUS) tanpa mau melihat realita keringat dan air mata warga di lapangan.
“Pemerintah pusat sepertinya tutup telinga. Jangan hanya terima laporan manis dari perusahaan! Kami ini manusia yang punya hak hidup sehat, bukan tetangga sampah,” tegas H. Azis dengan lantang di depan massa aksi.
H. Akbar, perwakilan warga Mula Baru, meluruskan bahwa warga tidak bermaksud menghambat program strategis pemerintah dalam mengelola sampah. Namun, memaksakan lokasi proyek di tengah pemukiman adalah bentuk ketidakadilan nyata.
“Kami tidak menolak pengelolaan sampah secara modern, tapi kenapa harus di depan hidung kami? Pemerintah seharusnya turun dan lihat sendiri. Keputusan jangan cuma mengacu pada Perpres tanpa melihat kondisi manusia di bawahnya,” ujar H. Akbar.
Desak Pemkot Makassar Ambil Alih
Warga menilai Pemerintah Kota Makassar jauh lebih memahami kondisi psikologis dan lingkungan wilayahnya dibanding pejabat di Jakarta. Oleh karena itu, Geram PLTSa mendesak agar keputusan final diserahkan kembali ke daerah untuk mencari solusi yang lebih humanis. (*)
