JAKARTA, EDUNEWS.ID – Kebijakan tegas Presiden Prabowo Subianto dalam menata ulang tata kelola ekspor Sumber Daya Alam (SDA) mendapatkan dukungan luas. Langkah strategis penunjukan BUMN PT DANANTARA Sumber Daya Indonesia melalui Peraturan Pemerintah (PP) dinilai sebagai momentum krusial untuk melaksanakan amanat Pasal 33 UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
Wakil Bendahara Umum DEPINAS SOKSI, Ambar Chrisdiana, menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan strategi jitu pemerintah dalam menyumbat kebocoran pendapatan negara yang selama ini kerap terjadi di sektor ekspor.
“Kebijakan ini adalah jawaban nyata untuk mengatasi praktik underinvoicing (manipulasi nilai faktur) dan underpricing (rekayasa harga bawah) yang sudah menjadi rahasia umum dilakukan oleh oknum perusahaan eksportir. Dengan diaturnya tata kelola ekspor oleh PT DANANTARA, sumber penerimaan APBN nonpajak otomatis akan meningkat tajam dan memperkuat ketahanan fiskal kita,” ujar Ambar saat dihubungi, Selasa (26/5/2026).
Menurut Ambar, lonjakan penerimaan negara dari sektor SDA ini akan secara langsung mengamankan pendanaan berbagai program pembangunan nasional, terutama program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Sangatlah wajar dan adil apabila kekayaan bumi, laut, dan udara Indonesia dialokasikan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Salah satu manifestasi nyatanya adalah dengan menyukseskan program MBG ini,” tambahnya.
Lebih lanjut, tokoh perempuan asal Jawa Timur ini menegaskan bahwa program MBG bukan sekadar program bagi-bagi makanan, melainkan perwujudan konkret dari sila ke-5 Pancasila, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Soroti Adanya Benturan Kepentingan
Terkait kritik terhadap program MBG yang belakangan santer terdengar, Ambar memberikan catatan kritis. Ia mengindikasikan adanya benturan kepentingan dari kelompok yang selama ini diuntungkan oleh rantai distribusi lama.
“Orang-orang yang selama ini gencar menyerang program MBG ditengarai adalah mereka yang selama ini menguasai rantai pasokan komoditas sembako. Jangan heran jika narasi negatif terus diproduksi karena program MBG ini akan merombak sistem ekonomi menjadi lebih merakyat, serta memutus jalur kartel distribusi dan pemain besar yang selama ini memonopoli,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Ambar mengingatkan agar implementasi program MBG di lapangan dikawal dengan sangat ketat. Ia menekankan dua hal utama: perbaikan gizi generasi penerus dan penguatan ekonomi lokal.
“Pemerintah harus memastikan program MBG ini tepat sasaran untuk memperbaiki gizi generasi muda kita. Di sisi lain, ekosistem MBG wajib mendorong keterlibatan penuh pelaku UMKM di sentra-sentra produksi daerah, sehingga roda ekonomi lokal dapat berputar lebih cepat dan inklusif,” pungkas Ambar.
