JAKARTA, EDUNEWS.ID – Pemilihan jajaran komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belakangan ini tengah menyita perhatian publik. Tak sedikit pihak yang mempertanyakan relevansi latar belakang para pejabat yang ditunjuk dengan kompetensi inti perusahaan yang mereka awasi.
Menjawab sorotan tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, memberikan penjelasan terbuka mengenai kriteria penunjukan komisaris BUMN yang selama ini dianggap janggal oleh sebagian kalangan.
Bukan Sekadar Pengalaman Teknis
Qodari menegaskan bahwa penunjukan komisaris dengan latar belakang yang beragam bukanlah sebuah kekeliruan. Sebaliknya, hal itu merupakan strategi untuk membawa perspektif segar dalam mengawal agenda pemerintah.
Bahkan, Qodari blak-blakan menyebut bahwa pengalaman teknis yang linear dengan bisnis inti perusahaan bukanlah satu-satunya syarat mutlak. Berdasarkan pengalamannya sendiri saat menjadi komisaris di Pertamina Hulu Energi, ia menilai bahwa kehadirannya sebagai “orang luar” justru memberikan nilai tambah.
“Kalau hemat saya, kalau namanya komisaris itu sebetulnya modal dasarnya dua. Pertama, akal sehat, yang kedua, niat baik,” ungkap Qodari dilansir dari Antara, Minggu (5/7/2026).
Menurut Qodari, dua modal dasar inilah yang paling krusial untuk memberikan alternatif solusi bagi jajaran direksi dalam mengelola perusahaan.
Dorongan Profesionalisme dari DPR
Di sisi lain, respons berbeda datang dari Senayan. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menanggapi polemik ini dengan menekankan pentingnya menempatkan figur-figur yang memiliki kompetensi nyata. Puan secara tegas mendorong pemerintah agar ke depannya penunjukan pejabat di lingkup BUMN dilakukan dengan standar profesionalisme yang tinggi.
“Terkait dengan penetapan-penetapan komisaris, tentu saja kami DPR mendorong untuk bisa nantinya ditetapkan orang-orang yang profesional dan kompeten ke depannya,” ujar Puan. (*)
