JAKARTA, EDUNEWS.ID – Presiden Prabowo Subianto secara tegas mengeluarkan instruksi strategis terkait distribusi barang subsidi nasional. Dalam upaya memastikan penyaluran yang tepat sasaran dan berkeadilan, Presiden memerintahkan agar seluruh barang subsidi pemerintah disalurkan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Instruksi ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo dalam pidatonya pada acara Puncak Perayaan Hari Koperasi Nasional ke-79 Tahun 2026 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (12/7/2026).
“Sudah saya ambil keputusan, semua barang subsidi harus disalurkan kepada rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih. Saya katakan ini harus. Barang subsidi, rakyat tidak boleh diperdagangkan. Supaya yang membutuhkan, dialah yang terima,” tegas Prabowo di hadapan para pegiat koperasi.
Jadi Pusat Ekonomi Terpadu
Lebih dari sekadar saluran distribusi, Presiden Prabowo menargetkan KDKMP menjadi episentrum pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Model bisnis yang dirancang mencakup ekosistem lengkap, mulai dari toko sembako, layanan simpan pinjam, hingga sektor kesehatan.
“Kita akan buka apotek di desa, obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota. Akan ada logistik desa, gudang, hingga cold storage (ruang pendingin). Tujuannya agar hasil-hasil petani tidak rusak dan layanan ekonomi lainnya dapat terakomodasi,” jelasnya.
Penguatan Sektor Nelayan
Selain fokus pada komoditas pangan dan subsidi umum, pemerintah juga akan mereplikasi model koperasi pada sektor nelayan. Koperasi nelayan ini tidak hanya menjadi wadah administratif, tetapi penyedia fasilitas produksi seperti gudang pendingin, pabrik es, hingga pengadaan kapal penangkap ikan berukuran besar.
Prabowo menekankan bahwa fasilitas ini bukanlah bentuk hibah cuma-cuma, melainkan model pemberdayaan ekonomi produktif.
“Mereka bukan terima hadiah, mereka cicil kembali dari hasil tangkapan ikan mereka. Koperasi adalah uang pinjaman yang akan dibayar kembali. Dengan begitu, uang akan tetap berputar di desa-desa nelayan,” ujar Presiden.
Perputaran Ratusan Triliun
Langkah konsolidasi ekonomi desa melalui KDKMP ini diproyeksikan akan memberikan dampak fiskal dan kesejahteraan yang masif bagi masyarakat desa. Pemerintah menargetkan perputaran uang di tingkat desa dapat mencapai Rp 223 triliun setiap tahunnya.
Tidak hanya itu, produktivitas di sektor hulu juga diproyeksikan melonjak. Presiden optimis pendapatan produsen—yang terdiri dari petani, peternak, dan nelayan—akan meningkat sebesar Rp 202 triliun.
“Kita proyeksikan KDKMP bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebesar Rp 223 triliun tiap tahun akan beredar di desa-desa. Pendapatan produsen juga meningkat sebesar Rp 202 triliun. Ini adalah ekonomi yang berkeadilan,” pungkas Prabowo.
Kebijakan ini menjadi sinyal kuat pemerintah dalam memangkas rantai distribusi yang selama ini dinilai tidak efisien dan rentan terhadap praktik spekulasi, sekaligus memperkuat kedaulatan ekonomi dari tingkat desa. (*)
Editor: Redaksi
