JAKARTA, EDUNEWS.ID – Gelombang panas ekstrem (heat stress) kini menjadi ancaman serius bagi kesehatan dan ekonomi pekerja di Indonesia. Laporan terbaru mengungkapkan bahwa pengeluaran kesehatan per kapita yang dibayar langsung dari kantong pribadi (out-of-pocket expenditure/OOP) telah melonjak hingga 207% sejak tahun 2000, mencapai US$129 berdasarkan paritas daya beli pada tahun 2023.
Laporan ini memetakan sebagian besar wilayah Jawa dan Sumatra kini masuk dalam kategori risiko panas sedang hingga tinggi. Proyeksi menunjukkan wilayah tersebut akan menghadapi suhu di atas 30 derajat Celsius selama 145 hingga 194 hari per tahun. Kondisi ini memicu lonjakan kebutuhan perawatan medis untuk penyakit terkait panas seperti sengatan panas (heat stroke), gangguan ginjal, hingga penyakit kardiovaskular.
Dennis Tänzler, Direktur Eksekutif Adelphi Global sekaligus penulis laporan tersebut, menegaskan urgensi tindakan pemerintah.
“Jika kita tidak berhenti membakar bahan bakar fosil, konsekuensi kesehatan dan ekonomi dari perubahan iklim akan terus memburuk. Pemerintah perlu menutup kesenjangan antara perencanaan adaptasi dan tindakan nyata bagi pekerja dan rumah tangga yang paling terpapar panas. Ini membutuhkan segitiga tata kelola baru yang terdiri dari kebijakan iklim, kesehatan, dan ketenagakerjaan yang menempatkan perlindungan individu dan keluarga sebagai pusatnya,” ujar Dennis, melalui rilis resmi yang diterima edunews.id, Kamis (16/7/2026).
Senada dengan itu, Mathilde Wilkens, Konsultan Adelphi Global, menyoroti dampak sistemik krisis ini bagi rumah tangga miskin yang memiliki pendapatan harian sangat terbatas.
“Laporan kami mengungkapkan bahwa perubahan iklim membuat kita lebih sakit, dan akibatnya juga membuat kita lebih miskin. Karena panas ekstrem akibat iklim membahayakan kesehatan masyarakat dan menghalangi mereka untuk bekerja, rumah tangga menderita beban ganda berupa penurunan pendapatan dan peningkatan pengeluaran medis. Krisis iklim bukan hanya krisis lingkungan, ini adalah keadaan darurat kesehatan masyarakat dan ancaman terhadap pendapatan rumah tangga dan keamanan ekonomi,” tegas Mathilde.
Laporan berjudul “Heat, health and increasing cost of living: A call for action” tersebut merekomendasikan pemerintah untuk segera mengintegrasikan perlindungan kesehatan dan ketenagakerjaan ke dalam Rencana Adaptasi Nasional (NAP). Penguatan sistem kesehatan publik yang inklusif dinilai krusial untuk menekan ketergantungan pada pengeluaran pribadi (OOP), mengingat potensi pendapatan yang hilang akibat tekanan panas mencapai US$21,7 miliar atau 1,5% PDB pada tahun 2023. (*)
