JAKARTA, EDUNEWS.ID – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan respons tegas terkait sorotan terhadap Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia yang kembali meningkat dan hampir menyentuh level Rp 8.000 triliun. Merujuk pada catatan Bank Indonesia, ULN Indonesia tumbuh 2,1% secara year-on-year menjadi US$ 444,4 miliar atau setara Rp 7.999 triliun (kurs Rp 18.000).
Purbaya menegaskan, dalam menilai kesehatan fiskal sebuah negara, publik seharusnya tidak hanya terpaku pada besaran nominal utang. Menurutnya, indikator yang jauh lebih fundamental adalah perbandingan rasio utang terhadap kapasitas ekonomi atau Produk Domestik Bruto (PDB).
Purbaya menganalogikan utang negara seperti kredit yang diambil oleh perusahaan. Besaran utang yang sama akan memiliki beban yang berbeda tergantung pada skala bisnis atau kapasitas penjualan masing-masing entitas.
“Saya bolak-balik menjelaskan, utang itu harus dilihat dibanding dengan size ekonominya. Sama seperti dua perusahaan, yang satu penjualannya seribu, yang satu lagi sepuluh ribu. Kalau keduanya pinjam uang seribu perak, rasio utang perusahaan yang lebih kecil pasti lebih besar,” ujar Purbaya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Purbaya menegaskan, dengan kapasitas PDB Indonesia yang besar, rasio utang saat ini masih berada di zona yang sangat aman, yakni di kisaran 40%. Angka ini masih jauh di bawah standar maksimal yang diakui dunia internasional dalam Maastricht Treaty, yakni 60% dari PDB.
Indonesia Tetap Prudent
Menanggapi kekhawatiran publik, Purbaya membandingkan posisi fiskal Indonesia dengan negara-negara maju yang rasio utangnya justru jauh melampaui batas aman.
“Amerika Serikat sudah di atas 100%, Singapura mencapai 175%, Jerman di atas 60%, bahkan Jepang sudah 275%. Dibandingkan negara-negara tersebut, Indonesia masih sangat prudent (hati-hati) dalam mengelola fiskal,” jelas eks bos Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini.
Selain parameter fiskal, Purbaya juga mengungkit hasil outlook rating dari lembaga pemeringkat internasional, S&P, yang tetap memberikan posisi stabil (BBB) bagi Indonesia. Menurutnya, pengakuan dari lembaga kredibel tersebut menjadi bukti bahwa pengelolaan anggaran Indonesia diakui dunia, meskipun sering mendapatkan kritik tajam di dalam negeri.
“Makanya kemarin S&P bilang kita outlook-nya tetap stabil karena mereka melihat bagaimana cara kita mengelola anggaran. Kalau kita dianggap tidak mampu bayar utang, pasti sudah di-downgrade,” tegasnya.
Purbaya menutup dengan imbauan agar kritik terhadap kondisi fiskal negara didasarkan pada acuan-acuan ekonomi yang pas, bukan sekadar kekhawatiran saat membaca angka nominal yang besar tanpa melihat konteks ekonomi makro secara utuh. Baginya, data menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki kemampuan fiskal yang kuat untuk membayar utang. (*)
