kesehatan

Selaraskan Program Cek Kesehatan Gratis, Pakar Minta BPJS Kesehatan Tanggung Korban Kekerasan Seksual

Pakar Kesehatan dari Indo Datum, Sumarlin

JAKARTA, EDUNEWS.ID  – Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2025 mencatat lonjakan signifikan kasus Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBGtP) yang mencapai 376.529 kasus. Angka ini meningkat sebesar 14,07 persen dibandingkan tahun 2024 dan menjadi puncak tertinggi dalam satu dekade terakhir.

Berdasarkan data yang terhimpun secara keseluruhan, Komnas Perempuan mencatat 13.113 kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk 475 kasus yang terjadi di lingkungan pendidikan. Sementara itu, dari 3.682 kasus yang dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan, terdapat 29 kasus di lingkungan pendidikan dan 27 di antaranya merupakan kekerasan seksual.

Secara proporsi, kekerasan seksual menjadi bentuk kekerasan yang paling banyak dilaporkan dengan persentase mencapai 37,51 persen. Posisi berikutnya diikuti oleh kekerasan psikis sebesar 32,48 persen, kekerasan fisik 18,93 persen, dan kekerasan ekonomi 11,07 persen.

Menanggapi tingginya angka tersebut, Pakar Kesehatan dari Indo Datum, Sumarlin, mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Komnas Perempuan, Kementerian Kesehatan, dan BPJS Kesehatan untuk duduk bersama. Pertemuan ini dinilai mendesak guna membahas skema pembiayaan layanan kesehatan bagi korban kekerasan seksual yang hingga kini belum ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

Sumarlin menyoroti bahwa mayoritas korban berada pada kelompok usia produktif, yakni rentang usia 18–24 tahun dan 25–40 tahun. Selain itu, terdapat pula korban yang masih di bawah usia perkawinan (di bawah 18 tahun). Padahal, fase usia tersebut merupakan masa menempuh pendidikan, awal kemandirian ekonomi, hingga membangun relasi kerja dan perkawinan sebagai tulang punggung keluarga.

“Coba kita bayangkan jika korban kekerasan seksual itu adalah seorang ibu dengan anak. Dampaknya tidak hanya menimpa ibunya saja, tetapi anak-anaknya juga pasti ikut menjadi korban. Begitu pun jika korbannya anak-anak, traumanya tidak akan hilang meskipun ia kelak menikah,” ungkap Sumarlin.

Sumarlin mencontohkan lima kasus persetubuhan anak di bawah umur yang diungkap oleh Polres Kabupaten Dairi, Prov. Sumatera Utara, pada periode awal tahun hingga Juni 2026. Para korban masih menginjak usia yang sangat belia, yakni berkisar antara 10 hingga 15 tahun, dan berstatus sebagai pelajar. Ia juga menyinggung kasus kekerasan seksual yang tengah menjadi sorotan publik belakangan ini, yang menimpa perempuan berinisial RWM dan diduga melibatkan pejabat daerah di Kupang Prov. Nusa Tenggara Timur.

“Ini menjadi alarm bagi pemerintah agar segera menyelamatkan korban dan melakukan pencegahan penyakit kepada para korban kekerasan seksual,” tegas Sumarlin.

Mengingat kekerasan seksual mendominasi laporan hingga 37,51 persen, ia menegaskan bahwa penanganan medis yang cepat dan tepat sangat krusial agar tidak berakibat fatal. Menurutnya, penanganan korban tidak boleh hanya dilihat dari kacamata hukum, melainkan harus diprioritaskan dari aspek pengobatan dan pencegahan penyakit.

“Kekerasan seksual menimbulkan dampak medis yang luas dan berlapis, baik fisik maupun reproduksi. Mulai dari cedera fisik, infeksi menular seksual (IMS), hingga gangguan somatik kronis,” ujarnya.

Terkait alternatif pembiayaan dari pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau bantuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Sumarlin menilai skema tersebut masih memiliki banyak kendala di lapangan. Tidak semua pemerintah daerah memiliki kapasitas APBD atau Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang memadai untuk menggratiskan biaya visum dan perawatan rumah sakit.

Di sisi lain, akses bantuan medis dari LPSK yang terpusat di kota besar sulit menjangkau korban di daerah, serta umumnya mensyaratkan adanya laporan polisi terlebih dahulu.

“Padahal, banyak korban perempuan yang mengalami trauma berat dan belum siap melapor secara hukum. Akibatnya, mereka terpaksa menanggung biaya pengobatan dan pemulihan psikologis secara mandiri,” jelas Sumarlin.

Ia menambahkan, jaminan layanan kesehatan bagi korban kekerasan seksual melalui BPJS Kesehatan sejatinya selaras dengan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang diusung Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam upaya deteksi dini penyakit kronis dan pencegahan beban biaya kesehatan yang tinggi.

Oleh karena itu, Sumarlin menanti langkah konkret dari DPR RI, Menko PM, KemenPPPA, Komnas Perempuan, Kemenkes, dan BPJS Kesehatan untuk merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan, khususnya pada Pasal 52 ayat (1), agar layanan medis bagi korban kekerasan seksual dapat dijamin sepenuhnya.

“Trauma fisik maupun psikis (psikosomatis) akibat kekerasan seksual sering berlangsung lama. Pengalihan skema pembiayaan yang rumit kerap menghambat akses konseling psikiater atau terapi lanjutan, terutama bagi korban dari keluarga kurang mampu,” pungkas Sumarlin.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kerjasama dan Mitra silakan menghubungi 085171117123

Kirim Berita

  • redaksi@edunews.id
  • redaksiedunews@gmail.com

ALAMAT

  • Branch Office : Gedung Graha Pena Lt 5 – Regus – 520 Jl. Urip Sumoharjo No. 20, Pampang, Makassar Sulawesi Selatan 90234
  • Head Office : Plaza Aminta Lt 5 – Blackvox – 504 Jl. TB Simatupang Kav. 10 RT.6/14 Pondok Pinang Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310. Telepon : 0411 366 2154 – 0851-71117-123

 

To Top