MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Komisioner KPU Sulsel, Misna Attas mengungkapkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan membutuhkan anggaran Rp673 miliar lebih untuk biaya pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulsel 2018. besaran dana itu sudah termasuk kebutuhan anggaran di 24 KPUD kabupaten dan kota se-Sulsel.
“Tapi angka ini masih bisa berkurang, kalau pada akhirnya kita melakukan share anggaran dengan 12 KPU kabupaten kota yang akan melaksanakan Pilkada bersamaan dengan provinsi,” kata Misna, Rabu (2/11/2016).
Hanya saja, kata dia, KPU Sulsel belum bisa memastikan jumlah pembagian anggaran tersebut. Karena masih menunggu koordinasi antara KPU dengan Pemprov Sulsel, serta KPU kabupaten dan kota dengan 12 daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2018.
“Inikan jumlah anggaran untuk Pilgub. Tapi kalau anggaran pemilihan Bupati, tidak pada kami. Karena itu ditanggung di 12 kabupaten dan kota masing-masing,” tambahnya.
Menurutnya, dana yang direncanakan itu mencakup berbagai kebutuhan selama penyelenggaraan Pilgub Sulsel. Baik dalam masa tahapan Pilkada hingga honorarium para penyelenggara Pemilu.
Menurutnya hal itu sudah diatur dalam peraturan Kementerian Keuangan yang akan menjadi dasar perhitungan anggaran.
“Jadi kita punya basis hitungan. Bukan asumsi besar atau tidak. Misalnya saja, APK yang pemilu nanti difasilitasi oleh KPU. Kemudian anggaran honor penyelenggara Ad-Hoc yang memang diatur besarannya dan itu melonjak naik,” jelasnya.
Terkait penganggaran tersebut, pihaknya belum dapat memastikan dianggarkan dalam APBD Pokok tahun 2017 atau APBD Pokok 2018.
“Yang jelas tahapannya masuk pada bulan Agustus 2017. Sebelum itu tentu harus ready anggaran tersebut. Karena sudah mulai merekrut penyelenggara Ad Hoc, sosialisasi dan tahapan lainnya,” kata Misna.
[ Rakyatku ]
