Oleh: Dr. Ahmad Sahide
SPEKTRUM, EDUNEWS.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali merombak kabinetnya untuk yang kedua kalinya pada akhir bulan tahun 2016 ini, tepatnya Rabu, 27 Juli 2016. Undang-Undang memang memberikan hak preoregatif kepada presiden untuk mengganti atau menggeser anggota kabinetnya sesuai dengan kehendak dan kebutuhannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan demi mewujudkan visi dan misi serta janjinya kepada rakyat saat kampanye dulu (2014).
Presiden dalam melakukan perombakan kabinetnya tentulah berangkat dari beberapa hal yang menjadi pertimbangannya, baik itu pada aspek kesejahteraan orang banyak, efektivitas kinerja, dan juga tidak terlepas dari tarik-menarik kepentingan politik mengingat istana adalah episentrum kepentingan politik di Tanah Air. Dari hasil perombakan (reshuffle) kabinet jilid kedua pada era kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) ini, setidaknya ada beberapa hal yang menjadi catatan menarik.
Membuang Anies
Salah satu keputusan Presiden Jokowi yang cukup banyak mendapatkan sorotan adalah dengan menyingkirkan Anis Baswedan dari jajaran kabinetnya. Anies digantikan oleh Prof. Dr. Muhadjir Effendy, mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Pertanyaan di benak sebagian publik bukan karena meragukan kemampuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang baru, tetapi tidak terlepas dari kiprah Anies Baswedan selama ini.
Anies Baswedan mulai dikenal luas oleh khalayak setelah muncul sebagai salah satu inisiator Indonesia Mengajar (IM). Tidak diragukan lagi, Indonesia Mengajar mempunyai kontribusi besar dalam mencerdaskan anak-anak bangsa di daerah-daerah pedalaman dan tertinggal. Indonesia Mengajar hadir di daerah di mana negara kerap kali absen di sana. Oleh karena itu, ketika Presiden Jokowi mengumumkan anggota kabinetnya satu minggu setelah dilantik 2014 lalu dan mencantumkan nama Anies Baswedan sebagai Mendikbud, publik melihat bahwa jabatan itu adalah reward dari kiprah Anies selama ini dalam mendidik anak-anak bangsa. Anies pun menjadi salah satu menteri yang cukup familiar di mata publik, bahkan tidak sedikit yang menyebutnya sebagai salah satu menteri terbaik dan cerdas.
Lalu mengapa Anies dibuang oleh Presiden Jokowi? Kita semua tahu Anis mempunyai keringat dalam mengantarkan Jokowi-JK ke istana. Anies menjadi Juru Bicara (Jubir) Jokowi-JK pada masa kampanye dulu. Itulah politik, tarik-menarik kepentingannya cukup kuat dan keras. Di atas juga telah saya singgung bahwa banyak hal yang menjadi pertimbangan Jokowi-JK dalam melakukan perombakan kabinet, kesejahteraan rakyat, efektivitas, dan kestabilan politik. Dalam realitas politik praktis, tidak selamanya kehadiran orang baik dan cerdas itu mampu menjaga stabilitas pemerintahan.
Maka dari itu, ada beberapa hal yang menjadi catatan mengapa Anies tersingkir dari jajaran kabinet setelah 20 bulan menjabat. Pertama, Anies Baswedan menduduki pos yang biasanya menjadi jatah Muhammadiyah. Olehnya itu, tersisihnya Anies bukan karena kinerjanya jauh dari yang memuaskan, hanya saja pos itu kembali diberikan kepada Muhammadiyah sebagai persarikatan yang layak mendapatkan pos tersebut. Tidak diragukan lagi kiprah Anis, sebagai individu, dalam mendorong pendidikan bangsa dan negara ini, tetapi peran dan kontribusi Muhammadiyah (sebagai institusi) dalam dunia pendidikan jauh lebih besar dan menyejarah.
Sebelum Indonesia merdeka, Muhammadiyah sudah aktif dalam mendidik anak-anak bangsa. Dan saat ini Muhammadiyah mempunyai ribuan sekolah dan perguruan tinggi. Lembaga pendidikan untuk jenjang SMP/MTS yang dimiliki Muhammadiyah sebanyak 1.772, SMA/MA sebanyak 1.143, adapun perguruan tinggi yang dimiliki oleh Muhammadiyah tercatat sebanyak 178 dengan ratusan ribu mahasiswa dan warga negara Indonesia yang dipekerjakan oleh Muhammadiyah. Apa yang dilakukan Anies, sebagai individu, memang suatu terbosan besar dengan Indonesia Mengajar, tetapi itu tidak seberapa dibanding dengan kiprah Muhammadiyah sebagai persarikatan selama ini. Anies memang jauh lebih populer dari penggantinya, tetapi Prof. Dr. Muhadjir Effendy hadir sebagai representasi Muhammadiyah, bukan individu. Pertimbangan yang pertama inilah sepertinya yang membuat Anis tersingkir dari jajaran kabinet.
Kedua, terjadi pergeseran dinamika politik dengan bergabungnya beberapa partai politik ke dalam barisan pendukung Jokowi-JK. Golkar dan Partai Amanat Mahasiswa (PAN) belakangan menjadi partai pendukung pemerintahan Jokowi-JK. Bahkan Golkar telah mendeklarasikan mendukung Jokowi dalam pemilihan presiden 2019 nanti. Ini tentu manuver politik yang dimainkan oleh Golkar untuk mendapatkan jatah kursi dalam kabinet Jokowi-JK. Tidak heran, dalam kabinet Jokowi-JK hasil reshuffle jilid kedua ini Golkar dan PAN masing-masing mendapatkan jatah kursi.
Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa perombakan yang dilakukan oleh Jokowi pada tanggal 27 Juli lalu tidak terlepas dari pertimbangan politik tersebut. Publik tentu sudah tahu bahwa PDI P, partai pengusung Jokowi-JK, kerap kali ‘mengganggu’ Jokowi karena Jokowi dianggap tidak punya kekuatan politik dari parpol yang mendukungnya. Maka dari itu, upaya Jokowi untuk mendapatkan dukungan dari Golkar, terlebih telah mendeklarasikan dukungannya pada 2019, adalah menuver politik yang dimainkan oleh Jokowi untuk keluar dari bayang-bayang politik Megawati. Jokowi tentu membutuhkan itu maka Golkar dan PAN pun menjadi sebuah keharusan politik untuk mengakomodasinya.
Ketiga, Anies Baswedan adalah figur yang mempunyai kemampuan meraih simpati publik. Kemampuan komunikasi politiknya di depan layar kaca televisi mampu ‘menghipnotis’ rakyat luas. Maka dari itu, jika Anies Baswedan mendapatkan panggung lebih luas, bukan hal yang tidak mungkin bahwa sosoknya akan hadir mengganggu konstelasi politik 2019 nanti. Anies, jika mendapatkan ruang lebih banyak, mempunyai kans politik untu dipertimbangkan mewarnai perebutan kursi nomor satu dan dua pada pemilihan umum 2019 nanti. Kehadirannya bisa memperpanjang catatan ‘deparpolisasi’ di Indonesia. Olehnya itu, sepertinya ada pihak-pihak yang sengaja ‘mematikan’ Anies sebelum sosoknya ‘mematikan’ tokoh-tokoh parpol lainnya pada 2019 nanti.
Keempat, ada pandangan yang bermunculan bahwa Presiden Jokowi me-reshuffle Anies karena selama 20 bulan menjabat Anis belum berhasil merealisasikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang menjadi salah satu jargon kampanye Jokowi-JK pada kampanye 2014 lalu.
Inilah yang menjadi catatan dari hasil perombakan kabinet jilid kedua pada 27 Juli lalu. Salah satunya adalah catatan di balik tersingkirnya Anies dalam jajaran kabinet Jokowi-JK yang banyak dipertanyakan publik (netizen). Perombakan politik memang tidak bisa terlepas dari ketiga aspek di atas, kesejahteraan rakyat banyak, efektivitas kinerja, dan pertimbangan politik. Dalam dunia politik, boleh jadi membuang figur yang terbaik adalah pilihan yang terbaik.
Selamat bekerja untuk anggota kabinet yang baru dan selamat meneruskan kinerja bagi anggota kabinet yang selamat dari reshuffle.
Ahmad Sahide, Dosen Magister Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan Pegiat Komunitas Belajar Menulis (KBM) Yogyakarta.
