MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Aksi Walikota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi memarahi pengendara melawan arus menuai kritik pedas kalangan organisasi mahasiswa.
Setelah GMKI dan PMKRI, kini HMI turut menyoroti aksi Walikota Makassar ini.
Muh. Asri selaku Kabid PTKP HMI MPO Cabang Makassar mengaku tidak heran maksud baik sang Walikota mengatur lalu lintas berujung pada kritik publik.
Asri menilai kritikan menyasar Appi gegara melontarkan ucapan yang kurang pantas.
“Aksi yang dilakukan Walikota Makassar di jalan Dr. Leimena patut diapresiasi sebagai bentuk respons cepat terhadap persoalan yang mengganggu masyarakat. Namun aksi simpatik itu berubah menjadi penghinaan ketika walikota melontarkan kalimat bernada merendahkan,” kata Asri kepada edunews.id, Senin (14/4/2025).
Asri menyayangkan kalimat yang menurutnya merendahkan tersebut sebab tidak etis. Dia sepakat bahwa pemimpin mesti tegas namun tetap menjaga etika.
“Kalimat yang dilontarkan menyisakan pertanyaan besar tentang etika dan empati dalam kepemimpinan. Seorang pemimpin memang harus tegas, akan tetapi ketegasan tidak boleh dikemas dalam bentuk penghinaan,” tutur Asri.
Baginya, warga selalu dalam posisi pihak yang harus mendapatkan pelayanan dari pemerintah sehingga tidak pantas direndahkan.
Asri menegaskan bahwa pelanggaran warga yang berulang bisa terjadi karena tata kelola pemerintahan buruk.
“Masyarakat bagaimanapun keadaannya ia adalah pihak yang dilayani, bukan untuk direndahkan. Dan ketika pelanggaran terjadi secara masif dan berulang, itu bukan hanya soal kedisiplinan warga, tapi juga sinyal kuat bahwa sistem tata kelola lalu lintas tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan perencanaan infrastruktur yang ada. Mereka perlu membuat kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah kemacetan,” jelas Asri.
Pihak HMI juga mengingatkan Appi pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Jika ini tidak bisa dijalankan maka masyarakat bisa jadi korban.
“Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan infrastruktur dan transportasi.Jika tidak, maka masyarakat akan terus menderita akibat kemacetan,” pungkasnya.
