KUANSING, EDUNEWS.ID – HMI MPO melakukan aksi di Kantor Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) pada Jum’at (30/9/2022).
Korlap Aksi, Ronaldo Januar Putra, menyampaikan bahwa pucuk pimpinan Kuansing yang dilantik pada 24 Januari 2022 lalu tersebut bekerja buruk dan telah gagal menjalankan tugasnya.
“Harapan besar masyarakat Kuansing terhadap Sekda yang didatangkan jauh jauh dari Kabupaten Kampar seolah di negeri ini tidak ada lagi orang pintar untuk posisi tersebut. Ternyata sekitar 8 bulan setelah ia dilantik banyak masalah yang ditimbulkan, khususnya polemik Event Pacu Jalur Nasional Tahun 2022,” ujar dalam orasi.
Adapun 4 poin tuntutan aksi HMI MPO Cabang Kuansing sebagai berikut:
1. HMI MPO Cabang Kuansing mendesak Sekda, Dedy Sambudi selaku
Ketua Panitia Event Pacu Jalur Nasional Tahun 2022 untuk transparan dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran APBD serta dana yang diperoleh dari pihak ketiga dalam pelaksanaan event tersebut.
2. HMI MPO Cabang Kuansing mendesak Sekda untuk mengklarifikasi isu-isu yang beredar mengenai dugaan korupsi dana Covid 19 dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang melibatkan nama beliau saat menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan di Kabupaten Kampar. Karena dengan adanya isu tersebut membuat kegaduhan di tengah masyarakat dan mencoreng nama Kabupaten Kuansing. Klarifikasi disampaikan ke publik paling lambat 3×24 jam setelah diterimanya tuntutan aksi ini.
3. HMI MPO Cabang Kuansing mendesak Plt. Bupati Kabupaten Kuantan Singingi
untuk mengevaluasi Sekda Kuansing Dedy Sambudi karena kami nilai telah gagal
menjalankan tupoksinya sebagai pucuk pimpinan ASN.
4. HMI MPO Cabang Kuansing akan melakukan aksi kembali dengan massa yang lebih banyak apabila tuntutan aksi pada poin 1,2 dan 3 tidak dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan di atas.
Kordum Aksi, Yuda Syahmanda, kembali menekankan bahwa Sekda Kuansing harus segera dievaluasi.
“Kami mendesak Plt. Bupati Kuansing agar segera evaluasi Sekda karena Sekda memiliki posisi yang penting dalam menata birokrasi di Kuansing agar lebih baik dan prima. Oleh karena itu, sebelum makin banyaknya masalah di negeri ini, sudah seharusnya Plt. Bupati Kuansing segera mengevaluasi Sekda tersebut,” tandas Yuda. (*)