DAERAH

Gubernur Ngotot, Walikota Tolak, Djusman AR; Ada Apa Dibalik Kengototannya?

Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, Walikota Makassar Moh Ramdhan Pomanto dan Pegiat Anti Korupsi Djusman AR.

MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Pemerintah Kota Makassar menanggapi ‘ngototnya’ Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait Rel Kereta Api Maros – Makassar.

Pemprov Sulsel menginginkan jalur Kereta Api Maros – Makassar melalui daratan (at grade), sedangkan Walikota Makassar Moh Ramdhan Pomanto yang dikenal sebagai arsitek dunia menginginkan jalur layang (elevated) dengan pertimbangan bencana alam Banjir.

Danny Pomanto menantang Pemprov Sulsel dan bersedia menguji Analisis Dampak Lingkungan (Andal) Rel Kereta Api jalur darat miliknya.

“Jangan mi klaim naratif, presentasikan secara terbuka di publik dan saya yang uji,” tegas Danny, Senin (8/8/2022).

Ia menyakini Kota Makassar akan dilanda Banjir jika Pemprov Sulsel ngotot untuk mengerjakan itu, seperti yang terjadi di Kabupaten Barru.

Pemprov Sulsel menuturkan bahwa Rel Kereta Api Makassar tidak akan banjir 50 tahun ke depan.

Akan tetapi Danny Pomanto tetap menjunjung tinggi dan melindungi masyarakatnya, ia mengakui bahwa Rel Kereta Api tidak akan Banjir akan tetapi pemukiman disekitar rel tersebut dipastikan tenggelam.

“Saya hanya bela masyarakat Makassar. Kami butuh menguji Andal yang katanya sudah disetujui provinsi. Yang semestinya itu melibatkan Pemkot sebagai wilayah yang terdampak. Jangan seperti di Barru yang katanya tidak banjir, tapi kenyataannya apa? Barru Banjir. Kenapa, coba dijawab,” terang Danny.

Danny pun menyayangkan pengkajian Andal tidak dilakukan terbuka dengan melibatkan seluruh otoritas terkait.

“Jadi Andal itu bukan narasi, tapi diuji. Nah sekarang suruh mereka jawab kenapa Barru Banjir,” tanya Danny.

Danny juga menegaskan bahwa ia paham betul Wilayah Kota Makassar.

“Saya paham karena wilayah saya,” imbuhnya.

Dirinya meminta masyarakat bersatu untuk mencegah terjadinya Banjir.

Pekan lalu, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman (ASS) telah menandatangani SK Penetapan Lokasi (Penlok) Rel Kereta Api Makassar – Maros.

Ia menilai melalui Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan (Perkimtan) Sulsel Iqbal Suhaeb, kekhawatiran itu tidak beralasan.

Mantan Pj Wali Kota Makassar itu menyebutkan bahwa, kekhawatiran Danny telah dijawab secara resmi oleh Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulsel.

Iqbal mengatakan, BPKA Sulsel sudah melakukan visibility study pada wilayah yang dilalui Rel Kereta Api di wilayah Makassar.

“Hasilnya Q.50 tahun, itu tidak akan Banjir. Itu sudah dianalisis dengan konsep debet hujan yang paling tinggi yang pernah ada di Makassar,” ujar Iqbal.

Menanggapi polemik tersebut, Pegiat Anti Korupsi Djusman AR turut menelisik perkembangan perseteruan antara Pemprov Sulsel dan Walikota Makassar. Ia berharap polemik itu dibuka ke publik seterang-terangnya.

“Harus dibuka ke publik. Apalagi sebelumnya diketahui Pemprov menolak, lalu kemudian tetiba menyetujui bahkan mendorongnya lebih progresif. Nah harusnya atas perubahan kebijakannya itu dibuka transparan ke publik. Kira-kira apa argumentasi logisnya tetiba berubah dan menyetujui, kan begitu?, kita tidak inginkan adanya faktor diel-diel di dalamnya. Adanya dugaan kongkalikong. Kita tidak inginkan pembangunan Rel Kereta Api itu juga berujung temuan korupsi seperti daerah lain sebagaimana yang di tangani kepolisian dan kejaksaan. Tentu kekhawatiran masyarakat sangat potensial terjadi seiring menghangatnya isu mafia tanah. Begitu pun dalam hal Double-Double Track (DDT), markup pembebasan lahan dan lainnya. Kan ini harus dibuka,” kata Djusman AR.

“Saya kira apa yang disampaikan Walikota Makassar harusnya disikapi dengan bijak, dengan cara buka aja ke publik, karena sesungguhnya pemimpin yang baik adalah tidak membiarkan masyarakatnya berfikir negatif atas kebijakannya itu yang tidak transparan. Bahkan memancing pula aktivis anti korupsi meneropong apa sebenarnya motivasinya,” tambahnya.

Lanjut Djusman AR, yang juga Koordinator Forum Komunikasi Lintas (FoKaL) NGO Sulawesi itu menilai Pemkot Makassar tidak menolak Kereta Api hadir di Kota Makassar.

“Yang saya pahami Pemerintah Kota sama sekali tidak menolak kebijakan atau kehadiran kereta api itu, apalagi merupakan kebijakan nasional, hanya dia mengusulkan perubahan jalur, bukan melalui darat,” ujarnya.

“Tidak sepantasnya lah dua pemimpin, otoritas provinsi dan kota saling bantah-bantahan di ruang publik. Dan jika kemudian Walikota Makassar meminta dan menantang dibuka ke publik, tidak hanya mengandalkan narasi, saya kira itu ada juga benarnya, apalagi kita ketahui Walikota Makassar ini adalah ahli di bidangnya sebagai seorang arsitek. Bahkan sebelum jadi Walikota dia praktisi di bidang tata kota,” lanjut Djusman yang dikenal juga sebagai Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulselbar.

“Tentu publik membanding-bandingkan antara keilmuan gubernur secara personal dengan Walikota. Kira-kira 2 SDM ini siapa yang pantas dipercaya ? Kan begitu. Dengan pertimbangan basic keilmuannya, tentu ini hak masyarakat untuk membandingkan seperti itu,” jelasnya.

“Bagusnya Pemprov dan Pemkot ini duduk bersama guna bersinergi. Dan kami dari pegiat anti korupsi tentu tidak akan diam melihat kekisruhan itu berlarut-larut. Bagi kami pegiat anti korupsi telah muncul pertanyaan ada apa dengan kebijakan itu. Apakah dibalik kebijakan tersebut terdapat kongkalikong atau terjadi praktik korupsi di dalamnya?,”

“Pemprov yang merupakan satu tingkat diatas Pemkot lebih bijaklah, mendesain secara terbuka. Kan sebelumnya Walikota mengajukan konsep. Bahwa kalau usulan itu tidak dikabulkan atau ditolak oleh Pemerintah Provinsi harusnya alasannya itu juga dibuka ke publik, apa kira-kira kemudian tidak mengikuti saran Pemerintah Kota atas Otoritasnya memimpin wilayah,” tuturnya.

“Bahwa kalau kemudian jalur kereta api itu besok-besok berdampak terjadinya kebanjiran, siapa yang pertama dimintai pertanggungjawaban oleh masyarakat, kan Pemkot bukan Gubernur. Bahwa kalau itu ditolak oleh Pemkot wajar, demi melindungi warganya dan untuk menjaga tata kota,” jelasnya.

Dilansir dari media online, pada akhir tahun 2021 menjelang pembebasan lahan jalur Kereta Api, dikabarkan oknum mafia tanah merajalela di daerah utara Kota Makassar.

Tentunya, harga tanah akan meningkat drastis jika dilalui proyek jalur Kereta Api milik Pemerintah Pusat.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

To Top
// Infinite Scroll $('.infinite-content').infinitescroll({ navSelector: ".nav-links", nextSelector: ".nav-links a:first", itemSelector: ".infinite-post", loading: { msgText: "Loading more posts...", finishedMsg: "Sorry, no more posts" }, errorCallback: function(){ $(".inf-more-but").css("display", "none") } }); $(window).unbind('.infscr'); $(".inf-more-but").click(function(){ $('.infinite-content').infinitescroll('retrieve'); return false; }); if ($('.nav-links a').length) { $('.inf-more-but').css('display','inline-block'); } else { $('.inf-more-but').css('display','none'); } // The slider being synced must be initialized first $('.post-gallery-bot').flexslider({ animation: "slide", controlNav: false, animationLoop: true, slideshow: false, itemWidth: 80, itemMargin: 10, asNavFor: '.post-gallery-top' }); $('.post-gallery-top').flexslider({ animation: "fade", controlNav: false, animationLoop: true, slideshow: false, prevText: "<", nextText: ">", sync: ".post-gallery-bot" }); });