DAERAH

Kasus ACT, Anggota DPR RI Minta Lembaga Sosial Jaga Profesionalitas

Anggota DPR RI Komisi XI, Kamrussamad

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Dugaan penyimpangan dana yang dikumpulkan dari masyarakat oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT), direspon oleh Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad.

Menurutnya, apa yang dilakukan pengurus ACT menandakan amburadulnya tata kelola lembaga tersebut.

“Meski sebagai lembaga sosial, ACT harus menjalankan tata kelolanya secara profesional. Saya sarankan ACT berguru pada Menkeu Sri Mulyani tentang konsep spending better,” ujarnya, Rabu (6/7/2022).

Spending Better, jelasnya, yakni belanja yang berkualitas melalui pelaksanaan anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel.

“ACT harus patuh dengan peraturan dan izin yang diberikan. Ini ada di UU No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang dan PP Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan,” terangnya.

Kamrussamad menjelaskan bahwa dalam peraturan tersebut, penggunaan dana operasional maksimal 10% dari hasil pengumpulan sumbangan. Sementara ACT menggunakan dana hingga 13,7%.

“Aliran dana ACT juga diduga tidak sesuai apa yang diatur oleh UU. Padahal, sesuai UU dan PP, pengumpulan dana masyarakat ditujukan untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian dan bidang kebudayaan. Jika ada aliran dana di luar hal tersebut, jelas melanggar UU,” sambungnya.

Dia menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang memiliki sifat kedermawanan yang tinggi.

Bahkan World Giving Index tahun 2019 menempatkan Indonesia pada urutan ke-10 sebagai negara paling dermawan.

“Semoga lembaga pengumpul dana masyarakat harus profesional dalam mengelola dana tersebut, selain tentunya perlu diawasi secara ketat,” pungkasnya.

 

(rls/hms)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top