MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar dinilai lamban dalam menjalankan kegiatan. Dari Rp 897 miliar alokasi anggaran yang disiapkan di tahun 2022, baru 1,8 persen yang dibelanjakan.
Hal itu ditandai dengan belum adanya proyek fisik yang berjalan menjelang akhir triwulan II tahun anggaran 2022.
Walikota Makassar, Danny Pomanto, menyinggung persoalan ini saat mengumpulkan para Kepala OPD di kediamannya Jalan Amirullah, Sabtu (28/5/2022) malam.
“Kelemahan besar di PU ini adalah perencanaan. Terlalu lamako barangkali di PU jadi bosan-bosan mako juga kasih jalan program,” ujar Danny seperti dikutip TribunTimur.com
Dilansir dari Laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) , program Dinas PU yang masuk lelang masih bisa dihitung jari. Untuk proyek pembangunan misalnya, program ini didominasi untuk kepentingan eksternal Pemerintah Kota.
Beberapa diantaranya, pembangunan rumah dinas tiga Wakil Ketua DPRD yang dianggarkan senilai Rp4,5 miliar. Pembangunan rumah dinas asisten Kejati Sulsel senilai Rp4,2 miliar. Pembangunan gedung bhayangkari Polda Sulsel. Lalu, pekerjaan interior kantor Kejaksaan Negeri senilai Rp1,5 miliar. Belum lagi pengadaan meubelair atau furniture kantor Kejaksaan Negeri seharga Rp4,6 miliar.
Parahnya, untuk proyek jalan di Kota tak satupun yang terlaksana. Hal ini pun banyak dikeluhkan masyarakat.
“Kenapa terlalu lama rusak ini jalanan. Tanggung jawabmu itu. Tidak enak sekali itu di Facebook diposting semua jalan Makassar rusak, kecuali Jalan Amirullah. Saya tersinggung sekali,” imbuh Danny.
