MAKASSAR, EDUNEWS.ID-Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar, Muhktar Tahir mengaku kewalahan melakukan pendataan penerima Bantuan Sosial (Bansos) bagi masyarakat yang terdampak Corona atau Covid-19 selama pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Bahkan, Muhktar Tahir mengakui banyak data nama-nama masyarakat sebagai penerima Bansos yang ganda.
*Sebenarnya bukan kita tidak punya data, tetapi banyak data yang dobel-dobel. Kendala ini kami sudah sampaikan ke PJ Walikota (Iqbal Suhaeb),” kata Muhktar Tahir, Sabtu (25/4/2020) kemarin.
Menanggapi hal tersebut, ketua fraksi Demokrat DPRD Kota Makassar, Abdi Asmara menyayangkan Pemerintahan Kota Makassar yang tidak melibatkan ketua RT dalam melakukan tahapan pendataan sebelum menyalurkan bansos.
“Ini membuktikan Pemkot Makassar tidak siap menjalankan PSBB, data masyarakat penerima Bansos seharusnya diperhatikan jauh sebelumnya. Pemkot seharusnya mengambil jalan pintas yang tepat sasaran. Yaitu, melibatkan ketua RT melakukan pendataan bagi masyarakat yang terdampak Covid-19,” kata,Abdi Asmara.
Maka dari itu, fraksi Demokrat berharap agar Pemkot Makassar segera mungkin memperhatikan dan memberikan hak-hak masyarakat yang terdampak Covid-19.
“Keributan di masyarakat atas pembagian Bansos sudah terlanjur terjadi. Kedepannya tidak boleh lagi ada kendala untuk melanjutkan pembagian Bansos ke masyarakat, masih banyak yang belum mendapatkannya,” jelas Abdi Asmara. (wan)
