GOWA,EDUNEWS.ID – Senat Mahasiswa (SEMA) UIN Alauddin Makassar melayangkan kritik keras terhadap rencana implementasi program “Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)” di lingkungan perguruan tinggi. Mereka menilai langkah pemerintah tersebut berpotensi mendegradasi muruah universitas dari pusat intelektual menjadi sekadar operator logistik.
Ketua Komisi Penetapan Kebijakan SEMA UIN Alauddin, Aqhar Hasruddin, menegaskan bahwa kampus adalah ruang sakral bagi pengembangan sains dan riset, bukan tempat mengeksekusi urusan teknis-administratif yang bersifat karitatif.
Distorsi Fungsi Akademik
Menurut Aqhar, memasukkan agenda dapur umum ke dalam institusi pendidikan tinggi akan menciptakan pergeseran prioritas birokrasi. Alih-alih fokus pada peningkatan literasi dan infrastruktur riset, kampus justru akan disibukkan oleh manajemen distribusi pangan yang seharusnya menjadi ranah lembaga teknis lain.
“Kampus adalah laboratorium pendidikan dan sosial. Tugas utama universitas adalah memproduksi gagasan besar dan solusi saintifik bagi bangsa, bukan disibukkan dengan manajemen teknis dapur umum,” tegas Aqhar dalam pernyataan resminya, Sabtu (9/5/2026).
Menjaga Independensi Intelektual
SEMA UIN Alauddin menekankan bahwa meskipun niat pemerintah dalam menyejahterakan rakyat adalah baik, universitas bukanlah eksekutor yang tepat untuk urusan logistik lapangan. Mereka menuntut agar kampus tetap konsisten pada koridor Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Aqhar memaparkan beberapa poin keberatan utama, yakni pertama, adanya ancaman degradasi marwah yang mengubah orientasi kampus dari episentrum pengetahuan menjadi sekadar operator kebijakan praktis pemerintah. Kedua, masuknya program logistik dikhawatirkan mengganggu fokus prioritas birokrasi yang seharusnya melayani kebutuhan intelektual mahasiswa. Ketiga, mendesak pentingnya sterilisasi laboratorium akademik dari segala bentuk intervensi program yang tidak memiliki relevansi langsung dengan pengembangan keilmuan.
Seruan Reorientasi “Kampus Peradaban”
Sebagai “Kampus Peradaban”, UIN Alauddin Makassar diharapkan tetap menjadi benteng kedaulatan berpikir. SEMA meminta pimpinan universitas dan pengambil kebijakan nasional untuk meninjau kembali urgensi program ini demi menjaga ekosistem riset yang murni.
“Biarkan kampus fokus mencetak intelektual yang mampu merumuskan kebijakan pangan strategis di masa depan, daripada menjadikannya sebagai operator lapangan hari ini,” pungkas Aqhar.
