MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Rencana pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di kawasan Tamalanrea, Makassar, terus menuai polemik. Sejumlah organisasi mahasiswa, yakni SEMMI Sulsel dan IMM Unhas, secara tegas menyampaikan kritik keras terhadap pemilihan lokasi tersebut. Mereka menilai penempatan fasilitas di dekat kawasan hunian warga akan membawa dampak buruk bagi lingkungan dan sosial masyarakat.
Soroti Masalah Distribusi Logistik
Ketua SEMMI Sulsel, Tasbih Ali, menyoroti risiko logistik yang dianggap belum matang. Menurutnya, dampak distribusi pengangkutan sampah menuju Tamalanrea akan menjadi masalah baru yang serius bagi masyarakat luas.
“Bukan hanya terkait lokasi pembangunan, tetapi juga dampak distribusi pengangkutan sampah yang nantinya akan melewati jalan poros dan kawasan aktivitas masyarakat setiap harinya,” kata Tasbih saat dikonfirmasi, Selasa (2/6/2026).
Tasbih khawatir mobilitas truk sampah yang tinggi di jalan poros akan memicu kemacetan parah, pencemaran lingkungan, hingga risiko kesehatan bagi warga sekitar. Ia pun mempertanyakan efisiensi proyek jika lokasi pembuangan terlalu jauh dari pusat timbulan sampah.
“Kalau lokasi terlalu jauh dari pusat timbulan sampah, biaya dan dampak distribusinya justru akan lebih besar,” tambahnya.
Risiko Lingkungan dan Ketidaksiapan Sistem
Senada dengan SEMMI, Ketua Umum IMM Unhas, Engki Fatiawan, memberikan catatan kritis dari perspektif lingkungan dan sosial. Engki menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak teknologi PSEL sebagai solusi modern pengelolaan sampah, namun ia sangat menentang penempatannya di kawasan hunian warga.
“Pembangunan fasilitas pengolahan sampah di dekat kawasan hunian masyarakat dapat berdampak buruk terhadap kondisi lingkungan maupun kehidupan sosial warga sekitar. Hal yang kita tidak inginkan yaitu dampak lingkungannya, baik dari aspek geo-fisik-kimia, biologi, serta sosial-budaya-ekonomi masyarakat,” tegas Engki.
Engki juga menyoroti aspek kesiapan infrastruktur pengangkutan sampah di Makassar yang menurutnya masih jauh dari standar layak. Tanpa pembenahan sistem logistik yang baik, ia mengkhawatirkan PSEL justru akan menjadi sumber masalah baru bagi lingkungan sekitar.
Lebih jauh, IMM Unhas juga mengkritisi rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari sumbernya. Menurut Engki, tata kelola PSEL akan sulit berjalan maksimal jika pemerintah tidak membenahi pola konsumsi dan edukasi pemilahan sampah di tingkat rumah tangga.
“Apalagi proses pengangkutan sampah kita di Makassar masih jauh dari kata layak. Kami khawatir tata kelola PSEL akan terancam gagal jika dipaksakan beroperasi di Tamalanrea tanpa kesiapan sistem dan edukasi warga,” pungkasnya.
Hingga saat ini, kritik dari kedua organisasi mahasiswa ini menjadi sinyal kuat bagi Pemerintah Kota Makassar untuk melakukan kajian ulang secara lebih komprehensif, khususnya terkait dampak lingkungan, sosial, dan efektivitas logistik dari proyek strategis tersebut. (*)
