Pendidikan

Pemerintah Dinilai Gagal Perbaiki Kualitas Pendidikan Nasional

 

 

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Pemerintah masih akan menyelenggarakan UN (Ujian Nasional) untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK/sederajat serta paket kesetaraan pada penghujung tahun ajaran 2017-2018. Pelaksanaanya akan digelar pada April-Mei mendatang.

Pengamat Pendidikan Said Hamid menilai, kebijakan untuk tetap melaksanakan UN menjadi tanda bahwa pemerintah tidak memiliki gagasan baru yang dapat memperbaiki kualitas pendidikan nasional. Pasalnya, UN terbukti tak mampu meningkatkan akreditasi sekolah. Bagi siswa, UN juga sudah tak dipakai sebagai alat penentu kelulusan agar bisa sekolah ke jenjang lebih tinggi.

“Adanya UN menggambarkan pemerintah belum memiliki konsep kebijakan karena yang tetap jadi korban adalah peserta didik karena siswa yang sekolah di sekolah terakreditasi C dan di bawahnya tetap harus mengisi soal yang sama dengan siswa di sekolah akreditasi A. Padahal, sebagian besar sekolah masih terakreditasi C atau di bawahnya. Kebijakan yang demikian bersifat diskriminatif,” ucap Said, Rabu (14/3/2018).

Ia menyatakan, pelaksanaan UN sudah tidak berdampak pada peningkatan satuan pendidikan setelah fungsi UN tak lagi dipakai sebagai penentu kelulusan siswa. Menurut dia, setiap tahunnya, pelaksanaan UN hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam menggunakan alokasi pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

“UN menyebabkan penghamburan dana sementara peserta didik mengerjakan UN hanya untuk mendapatkan nilai yang tidak punya arti. Upaya mereka tidak mendapat penghargaan. Ini dapat berdampak pada ketidakpedulian anak bangsa di waktu mendatang. UN juga menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam membangun sistem pendidikan nasional yang diamanatkan UUD. Pendidikan masih terpenggal antara dasar, menengah dan pendidikan tinggi,” katanya.

To Top