JAKARTA, EDUNEWS.ID – Pengawasan yang lemah dan kurang tegas dari inspektorat membuat praktik pungutan liar di sekolah dasar dan menengah dengan modus menjual lembar kerja siswa (LKS) terus terjadi. Dengan demikian, guru dan kepala sekolah atau pihak terkait lainnya selalu memiliki celah untuk mengakali dan melanggar aturan yang dikeluarkan pemerintah.
Anggota Komisi X DPR Popong Otje Djundjunan mengatakan, selain pengawasan yang lemah, kesadaran dari para tenaga kependidikan untuk tak melanggar aturan pun masih kurang.
“Selama fungsi pengawasan di berbagai tingkatan ini masih lemah, praktik seperti itu (pungli) akan terus ada. Padahal sudah tahu, jual LKS itu kan tidak boleh, tapi masih saja dilakukan,” ujar Popong di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin (18/1/2017).
Politisi yang akrab disapa Ceu Popong ini menegaskan, inspektorat memiliki peran strategis dalam pengawasan. Namun, peran dan partisipasi dari masyarakat dalam memberantas pungli juga harus terus ditingkatkan.
“Untuk kasus jual LKS di sekolah, peran komite sekolah harus lebih tegas lagi,” katanya.
Untuk meningkatkan pengawasan dan memperkuat komite sekolah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengeluarkan Permendikbud nomor 75/2016 tentang Komite Sekolah. Inti dari Permendikbud tersebut di antaranya komite sekolah bisa menganulir kebijakan dari kepala sekolah yang dianggap memberatkan siswa seperti jual beli LKS.
